DIDAKTIKA

LLDIKTI Wilayah III Siap Dukung 4 Paket Kebijakan Kampus Merdeka

Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah III, M. Samsuri berfoto bersama dengan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. (dok: Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Melalui kebijakan tersebut terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

Kebijakan yang pertama adalah otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, Mendikbud menjelaskan bahwa kerja sama dengan organisasi akan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. Kemudian Kemendikbud akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan.

Kedua adalah program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Kedepannya, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis.

Ketiga, kebijakan terkait akan kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

Keempat, akan diberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks). Dimana perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela. Maka mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak sks di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks. Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil sks di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menjelaskan bahwa paket kebijakan Kampus Merdeka ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi.

“Ini tahap awal untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah bergerak. Kita masih belum menyentuh aspek kualitas. Akan ada beberapa matriks yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya,” tutur Nadiem.

Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah III, M. Samsuri mengatakan LLDIKTI Wilayah III sebagai unit pelaksana teknis Kemendikbud dalam hal penjaminan mutu perguruan tinggi mendukung penuh 4 kebijakan kampus merdeka ini.

“Overall.. 4 paket kebijakan yang digululirkan Mendikbud sangat revolusioner. LLDIKTI Wilayah III sebagai Kemendikbud sangat mendukung dan siap mengawal saat peraturannya mulai berlaku. Namun, ada hal yang perlu menjadi perhatian pada saat  implementasi nanti. Perlu adanya kesiapan sistem database sebagai tool untuk monitoring dan evaluasi (pengawasan),” tandasnya.

Tags
Close