NASIONAL

Ekonom Tagih Janji Kampanye Jokowi untuk Tuntaskan Mega Skandal BLBI

Pengamat Ekonomi dan Politik Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) Sasmito Hadinegoro diapit kedua puteranya. (dok: Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Pengamat Ekonomi dan Politik Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) Sasmito Hadinagoro kembali menagih janji kampanye Joko Widodo pada pilpres 2014 yang belum ditunaikan hingga saat ini.

Salah satunya, penuntasan mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah.

“Mari kita melawan lupa. Kita tagih janji  Ir Jokowi saat kampanye Pilpres 2014,” ujar Sasmito di Jakarta, Senin (19/4).

Menurutnya,  tema besar kampanye Joko Widodo adalah pemberantasan korupsi. Dan korupsi terbesar dalam sejarah republik ini yakni mega skandal BLBI. Untuk itu, rakyat wajib mengingatkan pemerintahan Jokowi agar jangan melupakan janji. Apalagi, sebenarnya, janji penuntasan serta penegakan BLBI Gate ini sudah didengungkan saat kampanye Pilpres 2014 lalu.

Namun hingga kini, upaya menuntaskan skandal BLBI bernilai ratusan triliun ini ibarat jauh panggang dari api. Bahkan terkesan, kasus BLBI Gate ini sengaja dilupakan oleh pemerintahan ini. Padahal, sejumlah data tentang skandal ini sudah pernah dipaparkannya, termasuk di era Presiden Soesilo Bambang Yudoyono (SBY). Sayangnya, data-data tentang BLBI Gate ini diabaikan.

“Kita ingin tegaskan, kasus BLBI Gate memberatkan dan menjadi beban generasi yang akan datang,” tuturnya.

Beratnya beban BLBI Gate ini  sudah pernah disampaikan Wapres Jusuf Kalla. Saat berpidato di depan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jusuf Kalla mengakui beban bunga obligasi rekap ex-BLBI puluhan triliun memberatkan keuangan negara.

Berdasarkan data, sampai dengan  akhir periode presiden SBY berkuasa tahun 2014, dana APBN patut diduga ” Rp 960 triliun uang negara yang 70% bersumber dari pajak yang disetor rakyat dari Sabang sampai Merauke disalahgunakan. Bahkan sebesar Rp 600 triliun uang pajak rakyat ini dipakai membayar subsidi bunga obligasi rekap ex-BLBI.

“Saya blak-blakan menyampaikan ini. Justru bank plat merah (Mandiri-Red)  sesungguhnya sejak diberi subsidi bunga obligasi rekap ex-BLBI adalah penjarah dana publik terbesar dengan ngantongi obligasi rekap fiktif Rp 73 trilun,” jelasnya.

Dengan  bunga obligasi rekap  ex-BLBI rata-rata 10% per tahun maka dana publik di salah satu bank rekap BUMN justru sukses membobol dana BLBI Gate fresh.

Upaya pembobolan terlihat  di era Direksi Mandiri Agus Martowardoyo dan Pahala Mansuri.

“Justru patut diduga “seharusnya keduanya diperiksa KPK. Sebab tahun 2010- 2012 yang lalu mereka sukses menjual obligasi rekapitalisasi pemerintah Rp 56 Triliun kepada Bank Inggris, Standard Chartered,” terangnya.

Lebih lanjut, Sasmito kembali menagih komitmen pemerintah menuntaskan BLBI Gate ini. Hal ini penting mengingat negara membutuhkan dana ratusan triliun rupiah untuk recovery ekonomi rakyat di tengah pandemi corona.

“Ayo kerja kerja keras dengan jujur, transparan dan akuntable sesuai UU No 17 tahun 2003 bahwa  masyarakat berhak mengetahuinya  masalah tata kelola keuangan negara,” terangnya.

Sasmito juga mengeritik langkah pemerintah melakukan sita terhadap beberapa aset yang diklaim milik negara. Padahal secara kasat mata ada aset pemerintah seperti BCA yang nilai mencapai Rp 700 Triliun.

“Saya sebagai warga negara yang masih peduli dengan kondisi Ekonomi Negeri yang sedang mengalami defisit besar, siap membantu demi kepentingan negara. Saya juga serius membantu pemerintah menuntaskan BLBI Gate dengan data-data yang dimiliki,” pungkasnya.

Related Articles

Back to top button