EKONOMI

Apresiasi Pemerintah, HIPPI Berharap Bantuan Modal Kerja untuk 12 Juta UMKM agar Selektif dan Tepat Sasaran

Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta. (dok: Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – DPD HIPPI DKI Jakarta sangat Terharu, senang dan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang sangat peduli dan memberikan perhatian penuh terhadap UMKM sebagai dampak pendemi covid 19.

Presiden sangat memahami psikologi pelaku UMKM yang sangat terpukul dan terpuruk ditengah pandemic 19 ini, dalam kondisi seperti ini Pemerintah harus Hadir bagaimana membantu dan menggerakkan agar UMKM dapat tampil sebagai penopang perekonomina nasional.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang menanggapi kebijakan Pemerintah yang memberikan modal kerja sebesar Rp2,4 juta kepada 12 juta pelaku UMKM.

“Kebijakan pemberian modal kerja kepada pelaku UMKM tersebut merupakan sesuatu yang sangat didambakan dan dinantikan karena memang modal kerja inilah yang selama ini dinanti nantikan. Apalagi modal para pelaku UMKM ini sudah habis untuk membiayai kebutuhan rumah tangga selama hampir empat bulan tutup,”ujar Sarman.

Dikatakan Sarman, dengan adanya bantuan modal kerja ini ibarat setitik air ditengah padan gurun yang mampu menyemangati dan memberdayakan kembali peran strategis UMKM sebagai tiang kekuatan perekonomian nasional. Karena itu dalam penyalurannya dirinya berharap agar selektif dengan memperhatikan sungguh-sungguh aktivitas usahanya apakah toko, warung, kios, kelontong, pedagang kaki lima, pedagang keliling atau usaha rumahan lainnya dan lama usahanya sebagai pertimbangan.

“Karena ini bantuan modal kerja bersifat hibah artinya tidak ada kewajiban mengembalikan maka agar benar-benar dipakai untuk modal kerja tidak dipergunakan untuk konsumtif keperluan pribadi atau rumah tangga seperti yang diwanti wanti Presiden,”ungkap Sarman.

Sarman menambahkan, jika modal kerja ini tepat sasaran maka akan dapat dirasakan dampak ekonominya seperti kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, daya beli serta penyerapan tenaga kerja.0

“Jangan sampai penyalurannya tidak selektif atau berbau KKN maka anggaran 28,8 triliun uang negara akan hilang sia sia. Ini penting kita ingatkan sejak sekarang agar niat baik pemerintah ini benar benar dirasakan dan manfaatnya baik oleh pelaku UMKM maupun terhadap perekonomian nasional yang sudah diambang resesi,”cetus Sarman.

Dalam penyalurannya lanjut Sarman, mungkin dapat melibatkan organisasi/komunitas para UMKM calon penerima, yang nantinya mereka dapat dilibatkan dalam melakukan evaluasi dan monitoring.

Sarman menambahkan, pemerintah mungkin perlu memberikan reward kepada para UMKM penerima bantuan modal kerja, jika dalam waktu tertentu usahanya semakin berkembang akan menerima tambahan modal kerja dengan persyaratan yang mudah.

“Ini untuk memacu para UMKM untuk benar-benar mempergunakan modal kerja tersebut dan berlomba untuk memajukan usahanya untuk naik kelas,”tuturnya.

HIPPI DKI Jakarta juga meminta kepada Pemerintah pemberian modal kerja untuk UMKM tidak berhenti sampai disini. Ketika pemerintah berani memberikan bantuan modal kerja kepada pelaku usaha mikro, kita juga mendorong pemerintah untuk menyediakan modal kerja untuk pelaku usaha skala kecil, tentu tidak harus hibah namun dengan persyaratan yang ringan, mudah dan terjangkau.

“Dalam kondisi ekonomi seperti ini kita sangat yakin bahwa sektor yang paling mudah digerakkan untuk menggerakkan perekenomian nasional adalah UKM. Dengan modal sedikit dapat langsung berputar mengerekkan ekonomi akar rumput dan meningkatkan konsumi rumah tangga dan merekrut tenaga kerja,”tandasnya. (win)

Tags

Artikel Terkait

Close