EKONOMI

Pelaku Usaha Apresiasi Insentif Pemerintah terhadap UMKM dan Pekerja Non Formal

Ketua Umum DPD HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) DKI Jakarta. (dok: Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Kalangan dunia usaha memberikan apresiasi kepada Pemerintah atas respon yang cepat dan insentif ekonomi yang diberikan menyikapi kondisi usaha saat ini. Terlebih pelaku UMKM merupakan sektor yang sangat terpukul dan nyaris stagnan akibat dampak virus corona ini termasuk warga yang bekerja di sektor non formal.

Ketua Umum DPD HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan kekawatiran, kegalauan melanda para pelaku UMKM karena pendapatannnya turun drastis bahkan sampai tutup akibat pelanggannya tidak masuk kerja. Mulai dari pedagang makanan di gedung perkantoran,warung kopi, pedagang gorengan, tukang bakso, mie ayam, pemilik toko di pusat-pusat perdagangan, restoran, café, catering, taxi online, ojol, termasuk para kontraktor skala UKM sampai tukang cukur dan masih banyak UMKM lainnya.

“Jika kita berkaca pada krisis moneter 1998 dan krisis keuangan global 2008 justru UMKMlah penyelamat dan penopang ekonomi kita, sangat berbeda dengan kondisi saat ini semua sektor usaha terdampak dan UMKM lah yang paling berat merasakannya,” ujar Sarman dalam keterangan resminya , 26/3.

Sarman menuturkan, jika pada kondisi normal beberapa sektor UMKM pada saat saat seperti ini biasanya sudah mengalami omzet penjualan yang mulai naik seperti padagang pakaian, tas, sepatu, busana muslim untuk persiapan memasuki bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, namun saat ini sudah jauh dari harapan. Disisi lain para pelaku UMKM memiliki kewajiban yang wajib di bayarkan seperti gaji karyawan, cicilan pinjaman, cicilan kendaraan, rumah sampai kebutuhan rumah tangga.

“Dalam kondisi seperti ini UMKM jangan dibiarkan berjalan sendiri, sangat diperlukan bantuan, stimulus atau insentif khusus dari pemerintah sehingga para pelaku UMKM tetap memiliki rasa optimis dan semangat untuk berusaha,” jelas Sarman.

Menurut Sarman, berbagai insentif khsusus yang telah diumumkan oleh Presiden berupa relaksasi kredit pengurangan bunga dan penundaan cicilan selama setahun menjadi sesuatu yang sangat melegakan. Termasuk kredit kendaraan mobil, motor, perahu buat para nelayan akan sangat membantu sehingga tidak dihantui dengan datangnya debt collector. Dan masyarakat berpenghasilan rendah yang mengambil kredit rumah bersubsidi akan mendapat 2 stimulus berupa subsidi selisih bunga kalau bunga kredit rumahnya di atas 5 persen, selisihnya dibayar pemerintah serta bantuan uang muka akan membuat semakin tenang dan khawatir.

Dikatakan Sarman, berpacu dengan waktu, dirinya mendukung seruan pemerintah untuk sementara berdiam dirumah. Untuk itu berbagai program yang telah dicanangkan seperti pembagian Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja dan Program Padat Karya Tunai di Kementerian PUPR, Perhubungan, Pertanian, Kelautan dan Pertanian yang ditujukan kepada pekerja non formal dan keluarga kurang mampu dan pencari kerja harus segera direalisasikan karena mereka sangat butuh pendapatan harian untuk membiayai kebutuhan rumah tangga sehari hari.

“Semakin cepat program tersebut juga akan sangat membantu terjaganya konsumsi rumah tangga kita untuk membantu pertumbuhan ekonomi supaya tidak semakin merosot. Terlebih 30 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan, konsumsi rumah tangga akan mulai naik, menghadapi ini pemerintah harus dapat menjamin ketersediaan bahan pokok pangan dengan harga yang stabil dan normal,” tutur Sarman.

Pemerintah lanjut Sarman juga harus dapat menjaga psikologi pasar dan psikologi masyarakat dalam bentuk demand dan supply yang selalu terjaga. Dimana masyarakat tidak perlu kawatir dan panik karena pemeritah dapat menjamin ketersediaan pokok pangan dengan harga yang terjangkau.

Tunjangan Hari Raya (THR)

Dalam kurun waktu 1.5 bulan ke depan Pengusaha sudah harus dihadapkan dengan kewajiban memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawannya. Hal ini tertuang dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Dalam situasi seperti ini THR menjadi beban tersendiri bagi pengusaha, khsususnya UKM dan sebagian industri padat karya. Omzet dan profit turun drastis akan tetapi kewajiban memberikan gaji dan THR sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Pekerja/karyawan pasti mengharapkan THR dapat diterima full dan itu sesuatu yang wajar, tapi bagi pelaku usaha ini sesuatu tidak normal.

Menyikapi hal ini pengusaha berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dapat memberikan solusi dalam bentuk kebijakan khusus dalam rangka mengurangi beban pengusaha. Sekiranya pelaku usaha tidak dapat memberikan sama sekali THR atau hannya mampu memberikan 50 persen misalnya, harus ada opsi, apakah mungkin bisa ditunda sampai kondisi keuangan perusahaan memadai, yang jelas tidak menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha. Ini harus segera di evaluasi atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan agar sedini mungkin dapat melakukan perundingan bipartit antara perwakilan pekerja dan manajamen perusahaan untuk mencari jalan terbaik.

Disisi lain kita pelaku usaha juga berharap agar para pekerja melalui Serikat Buruh atau Serikat Pekerja dapat merasakan tekanan dan beban pengusaha dalam kondisi seperti ini. Jangan sampai memaksakan sesuatu yang tidak dapat di berikan pengusaha yang ujung ujungnya mengganggu keharmonisan hubungan industrial yang sudah berjalan baik selama ini.

“Bertahan saja sampai badai ini berlalu sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Kita doakan agar masalah Virus Corona ini cepat berlalu sehingga aktvitas bisnis dan perekonomian dapat pulih kembali,” tandasnya. (win)

Tags

Artikel Terkait

Close