EKONOMI

Rolas Sitinjak: Moratorium PKPU Jangan Abaikan Hak Konsumen!

Berdampak Sistem yang Hilirnya Masyarakat sebagai Konsumen

JAKARTA REVIEW – Ketua Komisi III/Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Sitinjak meminta pemerintah memerhatikan perlindungan konsumen dalam pembahasan moratorium (penundaan) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan yang diminta dimasukkan dalam regulasi berupa Peraturan Penganti Undang-Undang (Perppu). Dia myakinkan, jangan sampai moratorium PKPU dan kepailitan dapat berdampak sistemik yang pada akhirnya merugikan perlindungan konsumen.

Rolas yakin rencana pemerintah membahas moratorium PKPU dan kepailitan dalam Perppu merupakan masalah krusial yang amat penting. Menurutnya, dampaknya bukan hanya kepada bidang usaha, melainkan pula terhadap produk usaha yang nantinya dinikmati oleh kalangan konsumen. “Jangan sampai moratorium tersebut malah mengabaikan kepentingan masyarakat yang merupakan konsumen dari kegiatan usaha,” sebutnya di Jakarta, Selasa (14/9/2021).

“Prinsip atau legal standing BPKN menilai rencana adanya Perppu Moratorium PKPU tersebut adalah agar pemerintah memastikan negara hadir dan memastikan konsumen mendapatkan haknya. Jangan sampai malah hak konsumen terganggu,” tambah Rolas memberi penegasan.

Dampak moratorium baginya berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen. Dia mencontohkan, ada orang beli apartemen atau lalu tak dibangun-bangun, maka pembeli tersebut bisa kebingungan bagaimana menagihnya. “Ya itu bisa saja dampaknya. Atau bisa pula yang bisa jelas terlihat bagaimana menjaga keadilan bagi para pelaku usaha secara menyeluruh untuk kreditur maupun debitur,” sebut lelaki yang dua periode menjabat sebagai pimpinan BPKN ini.

Sejauh ini, Rolas khawatir atas dampak ledakan pengabaian hak para konsumen. Dia menunjuk, sejauh ini sudah begitu massif aduan perlindungan konsumen. Dari catatan BPKN selama tiga tahun terakhir menurutnya lebih dari 6.000 aduan dari konsumen kepada BPKN. Apabila moratorium terlaksana, dia memprediksi bakal banyak lagi aduan. “Dampaknya makin membuat ledakan aduan konsumen yang merasa dirugikan. Kalau begini menjadi sulit karena sudah ada perlindungan hukum bagi perusahaan yang berlindung dalam moratorium tersebut,” tutur dia. (Andri H)

Related Articles

Back to top button