EKONOMI

Tuntut Kenaikan Upah 8% di Saat Pandemi, KSPI dinilai Tidak Empati Terhadap Kesulitan Pengusaha

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang. (dok Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Pelaku usaha minta agar buruh tak mematok besaran kenaikan upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten/kota, dan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun ini.

“Dalam kondisi ekonomi seperti saat ini akibat dampak Covid 19 sangat tidak elok kita bicara UMP, UMK atau UMSK apalagi sampai mematok angka kenaikan 8%, apa dasarnya dan rumusnya, pasalnya selama ini kita sudah punya aturan dalam menetapkan kenaikan UMP atau UMK yaitu PP 78 tahun 2015. Jangan dalam kondisi seperti ini KSPI membuat suasana psikologi pengusaha semakin tidak tenang,” kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang, Sabtu, 5/9/2020.

Menurut Sarman, pengusaha saat ini sedang berjuang keras untuk bertahan sampai badai ini berlalu dan pekerja juga sangat mengerti kondisi cashflow pengusaha, makanya banyak pekerja/buruh yang tidak meminta berbagai fasilitas yang selama ini didapatkan.’

Yang dibutuhkan saat ini lanjut Sarman adalah bagaimana kita bersama sama melawan Covid 19 dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan sehingga badai ini cepat berlalu.’

“Jadi jika ada permintaan kenaikan UMP atau UMK tahun 2021 sangat tidak beralasan dan terkesan tidak mau tahu kesulitan yang dihadapi pelaku usaha saat ini,”ujar Ketua DPD HIPPI DKI Jakarta ini

Dikatakan Sarman, jika alasannya untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah sudah meluncurkan program subsidi bagi pekerja yang bergaji dibawah RP 5 juta perbulan sebesar Rp600ribu selama empat bulan kepada 15juta pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, pemerintah juga sudah memberikan bantuan modal kerja terhadap pengusaha mikro sebanyak Rp2.4juta yang menyasar ke 12 juta UMKM, juga program Kartu Prakerja serta bansos lainnya kepada masyarakat.

Anggota LKS Tripartit Nasional ini menambahkan berperdoman kepada PP 78/ tahun 2015, pengusaha ingin agar kenaikan UMP,UMK atau UMSP tahun 2021 adalah 0% atau tidak ada kenaikan. Hal ini dengan memperhatikan kondisi yang dihadapi pengusaha saat ini yang indokatornya jelas seperti pertumbuhan ekonomi tahun 2020 kuartal I diangka 2,97%, kuartal II terkontraksi minus 5.32%.

Singkatnya dengan kondisi ekonomi saat ini, pertumbuhan ekonomi kita diprediksi masih terkontraksi minus artinya resesi sudah di depan mata. Pertanyaannya, apakah dalam situasi ekonomi saat ini masih tepat buruh minta kenaikan UMK 2021 sampai 8%, tentu sangat disayangkan.

“Mari kita fokus bersama bagaimana agar Covid 19 ini segera kita akhiri sehingga ekonomi dapat berjalan normal kembali, pertumbuhan ekonomi semakin positit dan peluang kenaikan UMP atau UMK tahun 2022 dapat terbuka,” tandasnya. (win)

Tags

Artikel Terkait

Close