Jakarta Review – Sebagai perwujudan keterbukaan dalam aspek pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai Banking Partner dalam penyediaan layanan keuangan terpadu berbasis Digital untuk menuju Open and Smart Government. Kerja sama ini akan mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menjadikan pemerintahannya sebagai Smart Government.
Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Penggunaan Layanan Jasa Perbankan antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan BNI dilaksanakan di Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (19 Oktober 2016), bersamaan dengan Festival Open Government Partnership. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Bupati Bojonegoro Suyoto dan Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati dihadapan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Asman Abnur.
Melalui Nota Kesepahaman ini, terdapat sembilan jenis pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro yang dibayarkan serta dikelola melalui BNI. Langkah ini semakin mendekatkan Bojonegoro sebagai Smart City/ smart Government. Konsep kerja sama ini akan menjadi percontohan pengembangan kota di Indonesia yang dapat didukung oleh BNI.
Bupati Bojonegoro Suyoto menyatakan, Bojonegoro selama 8 tahun terakhir mencoba untuk menghimpun kepercayaan publik melalui keterbukaan di segala aspek pemerintahan. Sehingga, pada akhirnya kepercayaan publik akan semakin meningkat.
Kabupaten Bojonegoro terpilih mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan pada ajang Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Bojonegoro menjadi satu-satunya daerah otonomi di Indonesia yang terpilih. Upaya Open Government ini sejalan dengan agenda Nawacita Presiden bahwa pemerintah harus selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
Adi Sulistyowati menyebutkan, selain mengelola pembayaran Sembilan Jenis Pajak Daerah, BNI juga memberikan layanan Pembayaran Retribusi, layanan produk serta jasa perbankan lainnya. Ke-9 Pajak Daerah yang dapat dibayarkan melalui BNI tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Sebagai bentuk perkembangan layanan dan upaya untuk memperkuat posisi BNI sebagai banking partner Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mewujudkan smart government concept, BNI menghadirkan Layanan Perbankan dalam Pembayaran Sembilan Pajak Daerah. Pembayaran dapat dilakukan lebih mudah melalui teller, Electronic Data Capture (EDC), Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Kartu Kredit/Debet,Visa/Mastercard, mobile banking system, internet banking, dan fasilitas lainnya yang kami sediakan sehingga semua warga Bojonegoro atau wajib pajak dapat melakukan pembayaran tersebut dengan lebih mudah, nyaman, dan cepat, ujar Adi Sulistyowati.
Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan pemerintah kota atau kabupaten di Jawa Timur ini merupakan kali kedua bagi BNI, dimana sebelumnya telah dilakukan dengan Pemerintah Kota Surabaya.
Saat ini kerjasama yang telah terjalin antara BNI dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kerja sama ini dapat dikembangkan untuk pengelolaan rekening transaksional Giro maupun payroll gaji untuk berbagai sektor yang ada di Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.
Potensi Bojonegoro
Bojonegoro terpilih menjadi partner kerja sama BNI karena daerah ini memiliki potensi ekonomi yang signifikan, antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 13,37% melampaui kecepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan bahkan Nasional yang berada pada level 5,44% dan 4,79%. Daya beli masyarakat Bojonegoro pun terpelihara dengan laju inflasi yang ditekan di level 2,91%.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016 menargetkan penerimaan pajak daerah lebih kurang sebesar Rp 68 miliar. Selain potensi penerimaan pajak daerah, masih terdapat Rp 37 miliar potensi untuk pajak retribusi daerah di Kabupaten Bojonegoro.
Berbagai potensi yang menjanjikan di Bojonegoro antara lain terdapat lahan produktif seluas 78.000 hektar dengan populasi sapi lebih dari 180.000 ekor, cadangan minyak mencapai 600 juta 1,4 milyar barrel dan cadangan gas sebesar 1,7 – 2 triliun cubic feet. Bojonegoro juga menjaga komposisi kawasan hutan sekitar 43% dari total wilayahnya sehingga lingkungan tetap dapat terjaga dalam mendukung kualitas hidup penduduknya dimana didalamnya masih tersedia kandungan air lebih dari 700 juta meter kubik.
Berbagai potensi produktif tersebut dapat memberi peluang bagi masyarakat Bojonegoro untuk lebih kreatif dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada, sehingga dapat meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat dan perekonomian daerah setempat yang nanti akan berdampak pada peningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai jenis pembayaran pajak daerah maupun retribusi.
BNI akan menjadi banking partner Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kerja sama ini juga dapat menjadi langkah strategis untuk menjadikan BNI sebagai One Stop Banking Solution bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, apalagi masih banyak potensi bisnis yang dapat digali antara BNI dengan pemerintah daerah. Cross selling atas semua produk BNI secara menyeluruh merupakan salah satu solusi untuk memberikan layanan yang terbaik dan memenuhi semua kebutuhan nasabah terhadap perbankan. (win)
