Jakarta Review – Percepatan pembangunan infrastruktur di pedesaan adalah hal mutlak yang harus dilakukan untuk membuka isolasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah tertinggal. Terkait keinginan tersebut, Kementerian Sosial menggandeng TNI untuk mewujudkan sinergisitas pemerintah dan lembaga guna mempercepat pembangunan infrastruktur di perdesaan.
“TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) salah satu sinergisitas pemerintah dan lembaga untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di pedesaan,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada Rakornis TMMD ke-95 di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta (10/9).
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mengucapkan terima kasih kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono selaku Penanggung Jawab Operasional (PJO) dalam kerja sama membangun infrastruktur pedesaan. Menurutnya, TMMD kali ini secara eksplisit mencerminkan amanat Nawacita yang digemakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk melayani, membantu, dan mengakomodasi kebutuhan sesuai anggaran.
“Penanganan masyarakat di daerah tertinggal, terisolasi, perbatasan, kawasan kumuh perkotaan, serta terkena dampak bencana merupakan fokus dari Kementerian Sosial,” tuturnya.
Khofifah menambahkan program TMMD tidak hanya menjadi mitra strategis Kemensos, tetapi juga bisa mengeratkan jalinan kesetiakawanan, sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat dan bangsa.
“Kontribusi Kemensos yaitu menekan angka kemiskinan, sehingga sinergisitas menjadi kata kunci penting bagi setiap elemen untuk saling membantu dan mendukung,” paparnya.
Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, program TMMD ke 95 akan dilaksanakan di 96 desa, 65 kecamatan yang tersebar di 61 kabupaten se-Indonesia dengan kekuatan 150 personel TNI/Polri. Anggarannya berasal dari APBD pemda setempat, hibah, dan dari Mabes TNI atau Kementrian Pertahanan.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono mengatakan, TMMD merupakan program rutin TNI AD, dalam rangka membantu untuk kesejahteraan rakyat. Programnya sendiri akan dimulai 10 Oktober 2015 selama 21 hari. TNI AD menyiapkan pasukan dari 60 atuan setingkat kompi atau 9500 orang untuk membantu rakyat dalam membangun desa.
Menurutnya, jati diri TNI berasal dari rakyat oleh karena itu harus ikut peduli dengan rakyat.
“Caranya peduli dengan rakyat, yakni harus membantu pembangunan. Membangun fisik berupa fasilitas umum dan no fisik membantu meningkatkan kualitas hidup rakyat,” cetusnya. (win)
