JAKARTA, jakrev.com – Sistem administrasi perpajakan terbaru, Coretax, yang diharapkan menjadi solusi digitalisasi pajak, justru tersandung isu internal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengungkap adanya indikasi praktik tidak sehat yang melibatkan “oknum nakal” di lingkungan kementeriannya.
Usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026), Purbaya menyatakan kekecewaannya terhadap pengelolaan interface atau antarmuka sistem yang dinilai sengaja dibuat rumit demi keuntungan pihak tertentu.
Penyelundupan Vendor “Lelet” secara Diam-diam
Purbaya membeberkan temuan mengejutkan mengenai adanya vendor layanan yang sebelumnya telah diputus kontraknya karena kinerja buruk atau “lelet”. Namun, secara misterius, vendor tersebut kembali masuk ke dalam ekosistem Coretax tanpa persetujuan resmi.
“Di Coretax tiba-tiba ada laporan lagi kalau sistemnya ‘muter-muter’ (lambat). Padahal sebelumnya kendala itu sudah hilang. Rupanya di tempat kita ada yang nakal. Ada kontrak dengan vendor yang sudah kita berhentikan karena layanannya lelet, tapi dimasukkan lagi diam-diam,” ungkap Purbaya kepada awak media.
Hal ini disinyalir menjadi penyebab utama hambatan teknis yang belakangan ini dikeluhkan oleh para wajib pajak saat mengakses sistem.
Desain yang “Sengaja” Dibuat Rumit?
Tak hanya soal vendor, Menkeu juga menyoroti arsitektur desain Coretax yang dianggap tidak lazim. Menurutnya, sebuah sistem modern seharusnya mengedepankan kemudahan akses langsung (user-friendly) bagi masyarakat.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya lapisan aplikasi tambahan (interface tengah) yang membuat proses birokrasi digital menjadi panjang. Purbaya menduga lapisan ini sengaja diciptakan sebagai komoditas komersial.
“Ini desainnya agak aneh. Harusnya interface langsung dengan masyarakat biar gampang. Rupanya dibuat rumit supaya di tengahnya ada aplikasi interface sendiri yang kemudian dijual ke perusahaan-perusahaan besar. Saya baru tahu ini,” jelasnya.
Rencana “Pembersihan” usai Masa Pajak
Menanggapi karut-marut ini, Kementerian Keuangan mengambil langkah taktis. Prioritas saat ini adalah menjaga stabilitas layanan agar proses pelaporan pajak tetap berjalan tanpa gangguan bagi wajib pajak luas.
Namun, Purbaya memastikan akan ada tindakan tegas setelah masa pelaporan selesai. Dia berjanji akan melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk menyisir oknum-oknum yang mencoba bermain di “ruang gelap” birokrasi digital.
“Kita amankan dulu semua agar tidak ada hambatan. Habis itu, saya bersihkan semua ruang interface yang sengaja diciptakan untuk kepentingan pihak tertentu itu,” pungkasnya.
Langkah berani Menkeu ini diharapkan mampu mengembalikan integritas transformasi digital di Direktorat Jenderal Pajak, sekaligus memastikan efisiensi bagi seluruh wajib pajak di Indonesia.