Jakarta Review – Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016, menunjukkan literasi dan inklusi keuangan Indonesia mengalami peningkatan signifikan.
Tercatat Indeks literasi keuangan nasional meningkat dari 21,8% di tahun 2013 menjadi 29,7% pada tahun 2016. Kemudian indeks inklusi keuangan nasional mengalami peningkatan dari 59,7% menjadi 67,8% pada 2016.
Anggota Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti S. Soetiono mengungkapkan, bila dilihat secara provinsi maka Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan paling tinggi, dan berkontribusi paling besar bagi indeks literasi dan inklusi keuangan nasional.
“Jakarta ini paling tinggi dimana tingkat literasinya sebesar 40,0% dan inklusi keuangan sebesar 78,18%,” ujar Kusumaningtuti di Jakarta, Selasa (24/1/2017).
Sementara posisi kedua untuk indeks literasi keuangan ditempati provinsi Jawa Barat yang memiliki literasi keuangan sebesar 38,70% dan DI Yogyakarta sebesar 38,55%.
Kemudian bila dilihat dari indeks inklusi keuangan Provinsi DKI Jakarta tetap menempati posisi tertinggi dengan indeks inklusi keuangan 78,18%. Lalu provinsi DI Yogyakarta dengan indeks inklusi 76,73% dan Provinsi Bali yang sebesar 76,00%.
Sedangkan provinsi dengan indeks literasi paling kecil adalah provinsi Papua Barat yang hanya sebesar 19,27%, disusul provinsi Nusa Tenggara Barat 21,45%. Kemudian indeks inklusi keuangan terendah ditempati Provinsi Papua Barat dengan indeks inklusi 58,55% dan selanjutnya Kalimantan Selatan yang sebesar 59,27%.
Kusumaningtuti mengklaim survei kali ini lebih berkualitas bila dibandingkan survei yang sama di tahun 2013. Pasalnya ada peningkatan di jumlah responden dan provinsi yang disurvei dengan mempertimbangkan gender, strata wilayah, umur, pengeluaran, pekerjaan dan tingkat pendidikan.
“Survei ini membandingkan dengan tiga tahun lalu secara aple to aple, menambahkan template oecd dan bank dunia. Kemudian responden kalau tiga tahun lalu hanya 8000 responden menjadi 9680 responden mencakup 34 provinsi dan 64 kota. Dgn demikian ada penigkatan kualitas survei,” jelas Kusumaningtuti. (win)