NASIONAL

Pembatasan Aktivitas Warga Perlu Didukung Insentif Pemerintah

Wakil ketua komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni saat bertemu menyapa konstituennya. (dok: Istimewa) 

Jakarta Review, Jakarta – Imbauan pemerintah bagi seluruh warga untuk membatasi aktivitas dan bekerja dari rumah demi mengurangi penyebaran COVID-19 tidak bisa sekadar diterapkan tanpa jaminan insentif dan kesejahteraan dari pemerintah.

Hal ini diungkapkan oleh wakil ketua komisi III, Ahmad Sahroni di  Jakarta hari ini. Sahroni mengatakan, apabila pembatasan aktivitas dilakukan tapi pemerintah tidak bisa menjamin ketersediaan bahan makanan, atau tidak bisa memberikan insentif seperti keringanan pajak, maka imbauan untuk bekerja dari rumah tidak akan banyak digubris masyarakat.

Selain itu, pembatasan aktivitas tanpa insentif ekonomi justru akan membuat ekonomi makin memburuk dan menciptakan potensi krisis di bidang lain seperti krisis sosial dan keamanan.

Oleh karena itu, untuk menghindari potensi krisis-krisis tersebut, Sahroni meminta pemerintah pusat dan daerah memberi insentif ekonomi bagi warga. Terutama bagi masyarakat yang bekerja dalam sektor informal dan UMKM.

“Sudah dagangan nggak laku, tetap harus kasih makan anak-istri, kalau masih dikejar pajak, ya rakyat akan menjerit”, ujar Sahroni.

“Apalagi kalau pemeritah benar-benar menerapkan lockdown, maka menurut undang-undang, pemerintah wajib menanggung segala kebutuhan dasar seluruh warga, seperti makanan dan pengobatan”, tambahnya. (win)

Tags

Artikel Terkait

Close