NASIONAL

Perpres Sudah Keluar Hampir 6 Bulan, HIPPI DKI Minta Presiden Segera Menunjuk Wamen Koperasi dan UMKM 

Ketua Umum DPP HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang. (dok: Istimewa)

Jakarta Review, Jakarta – Aspirasi, masukan dan saran pelaku usaha kepada Presiden untuk adanya Wakil Menteri Koperasi dan UKM direspon positif dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Perpres Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian KUKM menyebutkan Dalam memimpin Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden, dengan ruang lingkup tugas membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dengan demikian dasar hukum pengangkatan Wakil Menteri Koperasi dan UKM sudah ada tinggal Presiden menetapkan orangnya.

“Kami menyuarakan aspirasi ini sekitar bulan juli 2020 dan Pepresnya keluar atau ditandatangani tanggal 23 September 2020, artinya sudah hampir 6 bulan Pepres ini tapi Presiden belum menunjuk Wakil Menterinya,” ujar Ketua Umum DPP HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang.

Dikatakan Sarman, tadinya kami berharap saat resufle Kabinet bulan Desember 2020 sudah sekalian diumumkan siapa Wakil Menteri Koperasi dan UMKM, namun mungkin Presiden memiliki pertimbangan lain.  Namun saat ini adalah momentum yang tepat bagi Presiden Joko Widodo menunjuk dan melantik Wakil Menteri yang fokus menangani nasib UMKM yang terpuruk akibat pandemi covid 19.

Puluhan juta UMKM menunggu terobosan, inovasi dan rencana strategis Pemerintah akan nasib dan masa depan UMKM yang sudah banyak tumbang selama pandemi covid 19.

“Saatnya Kementerian Koperasi dan UMKM bekerja keras menyusun blueprint pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan UMKM dalam kondisi pandemi ini dan paska pandemi sehingga UMKM dapat tumbuh dan bangkit kembali menjadi penopang perekonomian nasional. Apalagi saat ini Kementerian BUMN sedang memproses pembentukan holding ultra Mikro yang melibatkan 3 BUMN yaitu BRI, PNM dan Pengadaian dalam rangka perbaikan ekosistem pembiayaan yang selama ini menjadi kendala yang belum terjawab tuntas,” ungkap Sarman.

Menurut Sarman, pembentukan holding ini perlu sejak awal di respon dan dikawal serta didukung dengan data UMKM yang valid. Dengan adanya Wakil Menteri Koperasi dan UMKM akan dapat membantu Menteri untuk menyusun Single Data UMKM yang sangat penting sebagai data tunggal yang dapat dijadikan pedoman oleh berbagai Kementerian dalam membuat berbagai kebijakan.

“Data ini harus by name by address lengkap dengan jenis usahanya, sehingga data ini valid dapat dipertanggung jawabkan. Bila perlu dilakukan Sensus UMKM agar semua pelaku usaha UMKM terjaring diseluruh pelosok tanah air,” jelasnya.

Sensus Ekonomi 2016 yang dilaksanakan BPS mendata jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 26,26 juta, sedangkan Kementerian Koperasi dan UMKM selama ini mengklaim jumlah UMKM sebanyak 64juta, mana yang benar.

“Saatnya membenahi data yang pasti agar mempermudah penyusunan kebijakan yang pro kepada UMKM. Blueprint Pembinaan, pemberdayaan dan Pengembangan UMKM. Bluprint ini sangat strategis untuk mempercepat bangkitnya pelaku UMKM selama pandemi dan paska pandemi covid 19,” tutur Sarman.

Survey yang dilakukan Asian Development Bank (ADB) menyebutkan hampir 50% atau sekitar 30 juta menutup usahanya selama pandemi covid 19. Dan jumlah ini berpotensi semakin bertambah jika pandemi ini berkepanjangan. Untuk itu Pemerintah harus menyusun kebijakan langkah strategis dan taktis yang harus dilakukan dalam berbagai aspek. Sehingga UMKM yang masih eksis mampu bertahan dan yang sudah tutup dapat bangkit kembali. Menyusun dan merumuskan aturan teknis pemberdayaan UMKM.

Lebih lanjut Sarman menambahkan, selama pandemi covid 19, Presiden Joko Widodo sangat memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pelaku usaha UMKM, hal ini selalu di ingatkan pada setiap sidang dan evaluasi ditingkat Kabinet. Bahkan Presiden memiliki inisiatif memberikan hibah bantuan modal kerja sebesar 2,4 juta kepada pelaku UMKM. Dan hal ini di ikuti berbagai Kementerian seperti Kementerian BUMN yang menggandeng UMKM menggarap berbagai proyek dilingkungan BUMN. Juga BKPM yang mewajibkan investor bermitra dengan UMKM.

“Berbagai dukungan kepada UMKM ini harus dirumuskan aturan mainnya, Kementerian Koperasi dan UMKM, harus segera jemput bola untuk merumuskan teknis aturannya dilapangan. Melakukan koordinasi lintas Kementerian untuk menyusun kebijakan satu pintu pengembangan UMKM,” cetus Sarman.

Seperti kita ketahui bahwa dimasing-masing Kementerian juga melakukan pembinaan terhadap UMKM dan kebijakannya jalan sendiri sendiri. Kedepan kebijakan harus satu pintu dibawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UMKM. Bagaimana strategi pembinaan UMKM disektor Pedagangan, Industri Kecil, aneka Jasa, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pertanian, Kelautan, kontraktor, supplier dan lain-lain. Sehingga ke depan UMKM kita tetap kuat, dan mampu bertahan menopang perekonomian nasional dalam situsasi kondisi ekonomi yang sulit sekalipun.

“Semoga dalam waktu dekat Presiden dapat menetapkan Wakil Menteri koperasi dan UMKM,agar pelaku UMKM memiliki semangat optimisme untuk bertahan dan bangkit kembali paska covid 19, memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional,” paparnya.

Sejatinya, banyak calon yang yakini mampu mengemban tugas ini, seperti Bupati Bayuwangi Abdullah Azwar Anas yang dalam waktu dekat akan purna tugas. Memiliki segudang prestasi dalam membangun Kabupaten Bayuwangi selama 10 tahun, dari kota yang terkenal sebagai kota santet menjadi kabupaten yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit dengan berbagai event nasional maupun internasional. Atau Bupati Minahasa Selatan Tety Paruntu yang sempat diundang ke Istana sebagai calon Menteri, namun tidak jadi juga layak dipertimbangkan. Namun semua kembali kepada hak progratif Presiden, siapapun yang dipilih Presiden sejauh memiliki komitmen untuk  bisa bekerjasama dengan Menteri Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan UMKM ke depan, tentu pelaku usaha akan mendukung sepenuhnya.

Related Articles

Back to top button