JAKARTA REVIEW – Isu perombakan kabinet atau biasa disebut reshuffle semakin menguat. Beberapa orang dekat Presiden Joko Widodo melancarkan wacana perombakan kabinet. Jabatan mana yang lemah akan tergantikan?
Teten Masduki, mantan pendiri ICW yang kini menjadi Tim Komunikasi Presiden menyebut presiden sudah berulang kali memberi isyarat erombakan atau reshuffle Kabinet Kerja. Hanya saja belum tahu tanggal mainnya. “Sinyal dari Presiden sudah cukup jelas, sinyalnya Presiden perlu melakukan reshuffle, dan reshuffle ini dikaitkan dengan upaya untuk memperbaiki kinerja pemerintah,” sebutnya kemarin di Kompleks Istana Presiden, Jakarta.
Pernyataan itu makin dikuat lewat pernyataan dari politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pramono Anung kalau Presiden Jokowi hanya tinggal menunggu waktu yang tepat guna memutuskan siapa menteri yang layak diganti atau dirotasi. “Momentumnya akan diambil yang tepat, beliau sudah punya pertimbangan, nunggu waktu mungkin setelah lebaran,” ujarnya di Gedung DPR, Selasa (7/7/2015).
Memang sejauh ini cermin buruk terlihat pada kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi. Sebab, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2015 hanya bisa mengukir pada angka 4,7 persen. Tentu angkanya melorot bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kuartal I-2014 yang hingga 5,21 persen.
Hal tersebut, yang menjadi salah satu alasan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memberi saran kepada Presiden Jokowi. “Kami memberikan pertimbangan dan nasihat bagaimana memperbaiki kinerja ekonomi kita. Kita harus bangkit lagi dan stabilitas ekonomi kita bisa terjaga. Meningkatkan ekonomi agar bisa kompetitif itu hal yang harus dilakukan pemerintah,” tutur Ketua Wantimpres Sri Adiningsih seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, awal pekan lalu.
Nah kapan pergantian dilakukan? HM Sasmito Hadinegoro, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) yang juga Pendiri Hidupkan Masyrakat Sejahtera (HMS) punya pertimbangan sendiri. “Berdasarkan pengamatan dan analisis yang dapat dicermati publik, HMS menyarankan kepada Presiden Jokowi supaya kinerja Kabinet JokowiJK tdk semakin “merosot” performance nya, seyogyanya selambat-lambatnya seminggu hingga 10 hari setelah lebaran,” ujarnya kepada jakrev.com.
Ada pun pos perombakan Kabinet Kerja yang ia gaungkan, yakni 12 posisi menteri. Rinciannya: 1. Menko Perekonomian 2. Menko Polhukam 3. Menko Maritim 4. Meneg Bappenas 5. Men Pan 6 . Menteri Keuangan 7. Menteri Perindustrian 8. Menteri Koperasi dan UKM 9. Menteri Pertanian 10. Menteri Perhubungan.11 Menteri Sekkab dan 12 . Menteri Sekretaris Negara dan 13. Menteri Tenaga dan Transmigrasi. “Insya Allah jika Tuhan meridhlohi-NYA , Presiden Jokowi akan lebih sukses melaksanakan “Tugas Suci” menghidupkan Masyarakat Sejahtera dan didukung rakyat Indonesia sampai akhir masa jabatannya hingga tahun 2019,” imbuhnya.
Ketika ditanya mengapa tak mengusulkan pos menteri BUMN yang banyak jadi cibiran, Sasmito mengelak. Menurutnya, pertimbangan ini ia serahkan sepenuhnya kepada presiden. “Iya sudah, biar beliau yang memperhitungkannya. Jangan semua kita yang ngusulin. Oke?,” pungkas salah satu tokoh yang doyan menyuarakan stop pembayaran tipu-tipuobligasi rekap eks BLBI ini. (nap)