EKONOMINASIONAL

Rolas Sitinjak Pertanyakan Niat Penentang Beleid Perlindungan Konsumen dari Menteri PUPR

BPKN akan melakukan pendampingan advokasi kepada konsumen yang dirugikan

 

Jakarta Review – Kehadiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah membawa kabar gembira kalangan konsumen. Pasalnya, hal tersebut memberikan kepastian hukum hak konsumen dalam sektor perumahan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen (BPKN) Rolas Sitinjak di Jakarta, Kamis Minggu (29/9/2019). Karenanya, dia menduga pelaku usaha yang menentang kebijakan tersebut sebagai kalangan yang tak mau mengikuti ketentuan hukum sekaligus memperhatikan kepentingan konsumen.

Rolas yang merupakan tokoh perlindungan, advokat yang pernah memenangkan lima kali gugatan hak konsumen terhadap maskapai Lion Air ini mengungkapkan Permen PUPR 11/2019 menghadirkan Negara guna melindungi hak konsumen sektor perumahan yang kerap terabaikan.

Menurutnya, beleid tersebut berlaku untuk perorangan atau badan hukum sebagai pelaku usaha memastikan hak konsumen terpenuhi saat akan membeli rumah. Karenanya, dia mempertanyakan kalangan niat kalangan pelaku usaha yang menentang kebijakan tersebut.

“Permen ini banyak ditentang oleh para pelaku usaha. Padahal, kalau benar hal ini sebenarnya tidak ada masalah. Ini menjadi tanda tanya, apakah yang menentang itu mau melanggar hak-hak konsumen,” jelas lelaki yang sedang menyelesaikan disertasi ilmu hukum yang isinya pun terkait perlindungan konsumen bidang perumahan

Rolas membeberkan, sejauh ini konsumen sektor perumahan banyak menjadi korban janji muluk dari pengembang. Tatkala, konsumen sudah melakukan pembelian, bahkan sudah memulai akad kredit, namun rumah yang dijanjikan belum juga jadi. Di sisi lain, kalau konsumen telat membayarkan kredit, sudah kena denda.

“Tahun 2018 BPKN memberikan rekomendasi kepada Menteri PUPR terkait permasalahan hak konsumen dalam sektor perumahan. Nah berdasarkan hal tersebut keluarlah Permen Nomor 11 yang intinya mewajibkan kepada pengusaha atau developer kalau membangun perumahan harus melaporkan kepada konsumen. Sebelumnya tidak ada yang mengatur,” jelas

Ia menegaskan, BPKN siap melakukan pendampingan advokasi terhadap konsumen yang dirugikan dalam sektor perumahan. Dirinya pun berharap kepada sektor lain untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada konsumen.

Dalam penjelasannya, sejauh ini aduan konsumen paling banyak dari sektor perumahan. Dan, dari sektor perumahan tersebut mayoritas keluhan hak konsumen atas pembiayaan perumahan. Karenanya, Rolas meminta OJK bisa meningkatkan pengawasan dalam bidang pembiayan perumahan.

“Lembaga pembiayaan yang memberikan kredit, padahal sertifikatnya masih ditanggungkan di lembaga pembiayaan atau bank lain. Bagaimana mungkin tanahnya merupakan sitaan Negara, namun kreditnya bisa cair. Diduga ini ada kongkaling. Untuk itu, OJK perlu meningkatkan pengawasannya,” imbuhnya.

Tokoh perlindungan konsumen ini menambahkan, BPKN terus berjuang menghadirkan keadilan bagi konsumen. Pada akhir 2018, BPKN telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung terkait membangun kesamaan persepsi dan pemahaman atas isu perlindungan konsumen.

“BPKN akan terus menginisiasi keluarnya aturan perlindungan konsumen. Pendampingan atau advokasi juga terus di lakukan dalam era perdagangan bebas yang begitu terbuka dewasa ini,” pungkas dia. (Andrio R)

Related Articles

Back to top button