NASIONALSOSOK

RS Yang Diputus Kerja Sama BPJS, Rolas Sitinjak Minta Pemulihan Operasional

Pasien, khususnya dalam kondisi kritis yang ditelantarkan bisa membuat aduan laporan

Jakarta Review – Wakil Ketua Badan Perlundungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Sitinjak meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan dan BPJS Kesehatan segera melakukan pemulihan operasional pelayanan kesehatan BPJS atas rumah sakit (RS). Hal ini mencermati dampak terabaikannya pelayanan kesehatan (yankes) masyarakat yang dalam hal ini menjadi hak konsumen

“Pemulihan operasional RS sementara , termasuk exit strategy bagi keberlangsungan yankes masyarakat,” sebutnya di Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

Dia meminta langkah solusi cepat terkait kebijakan BPJS Kesehatan yang memutus kerja sama dengan sejumlah RS. Hal ini menurutnya mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Karena itu, dia menghimbau Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan segera mencari solusi memberikan kepastian pelayanan kesehatan.

“Mencermati semakin luasnya RS yang menghentikan layanan kesehatan BPJS sejak awal Januari 2019 dengan berbagai alasan, termasuk belum terakreditasi, dan masih dalam proses perpanjangan akreditasi RS, atau tidak memenuhi syarat rekredensialing dan Surat Izin Operasional belum terbit. Hal ini sangat berpotensi merugikan akses masyarakat konsumen yang membutuhkan layanan kesehatan, ” terangnya di Jakarta Sabtu (5/1/2019).

Rolas meminta dampak pemutusan kerja sama BPJS Kesehatan dengan segera mencari solusi. Bahkan, dirinya secara tegas meminta Kemenkes dan BPJS Kesehatan segera melakukan pemulihan operasional pelayanan kesehatan BPJS atas RS bersangkutan, termasuk exit strategy bagi keberlangsungan pelayanan kesehatan (yankes) masyarakat yang dalam hal ini menjadi konsumen.

“Dengan demikian pasien RS di wilayah tsb tetap bisa mendapatkan pelayanan optimal dari BPJS,” harap lelaki yang sudah menjadi pemerhati perlindungan konsumen sejak 2005 ini.

Selain itu, Rolas atas nama BPKN meminta pemerintah segera menyelesaikan kewajiban tunggakan BPJS kepada RS. “Dan, memberikan kepastian reimbursement BPJS untuk memastikan keberlangsungan operasional RS yang bersangkutan melayani pasien BPJS Kesehatan,” tambahnya.

Terlebih menurutnya, RS swasta paling banyak paling banyak melayani konsumen BPJS Kesehatan. Sehingga tanpa bantuan RS swasta, maka pelayanan kesehatan lewat BPJS Kesehatan tidak akan bisa dipenuhi seluruhnya oleh RS negeri. “Pemerintah segera membenahi sistem dan manajemen pengelolaan BPJS Kesehatan. Dalam hal ini perlunya Menkes melakukan tertib adsminitrasi,” dia menuturkan.

Memang dirinya mengakui amanat Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan khususnya pasal 67 untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, ada pula syarat dari akreditasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional diberikan waktu RS untuk mempersiapkan selama tiga tahun. Kemudian, pemerintah melakukan revisi menjadi Permenkes Nomor Nomor 99 Tahun 2015 yang mengamanatkan perpanjangan akreditasi RS menjadi lima tahun, atau pada awal tahun 2019. “Pihak RS untuk segera memenuhi persyaratan perizinan dan akreditasi,” sebut Ketua DPD DKI Jakarta Taruna Merah Putih tersebut.

Hal lainnya, Rolas menunjuk masyarakat yang begitu rentan dengan kecepatan layanan kesehatan rumah sakit. Sebab tiap hari ada saja orang yang sakit dan perlu pertolongan segera. Karena itu, perlunya segera mencari solusi dan menghadirkan Negara yang memberikan perlindungan kepada rakyatnya sesuai amanat UUD 1945. Karena, itu masyarakat yang tidak mendapat akses layanan kesehatan bisa membuat laporan atau aduan.

“Kepada masyarakat sebagai konsumen BPJS khususnya untuk pasien kritis yang tidak dilayani RS agar mengadukannya ke BPJS, Kemenkes, BPKN atau LPKSM terdekat. Namun, uga menghimbau pasien BPJS mandiri agar segera melunasi tunggakan iuran bulanannya untuk membantu aliran kas BPJS,” akunya. (Abdrio R)

Related Articles

Back to top button