INTERVIEW

Salman Dianda Anwar, Sekretaris Dewan Pengawas PD Dharma Jaya

Tingkat Penyerapan Program Pangan Murah KJP Harus di Optimalkan

Sekretaris Dewan Pengawas PD Dharma Jaya Salman Dianda Anwar sedang menggenakan pakaian khusus di depan area pemotongan hewan milik PD Dharma Jaya. (Dok: Istimewa)

Tingkat penyerapan anggaran program pangan murah KJP yang hanya mencapai 59 persen pada tahun 2018 lalu merisaukan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov)  DKI Jakarta yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti Biro Perekonomian DKI, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan, BP BUMD DKI dan Tiga BUMD Pangan DKI mulai dari PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya dan PD Dharma Jaya.

Sekretaris Dewan Pengawas PD Dharma Jaya Salman Dianda Anwar termasuk salah satu pejabat DKI yang risau dengan tingkat penyerapan yang kurang memuaskan tersebut.

Menurutnya Program Pangan Murah KJP adalah program dari Pemprov DKI Jakarta yang sangat menarik dan bermanfaat bagi warga Jakarta, pasalnya melalui program tersebut sejumlah pihak berhak menerima dan memiliki kesempatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok yang berkualitas dengan harga murah. Misalnya beras, ikan kembung, daging ayam, daging sapi, telur dan susu UHT.

“Bayangkan setiap penerima program pangan murah KJP seperti para pemegang Kartu Jakarta KJP, petugas Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU), Pekerja Harian Lepas (PHL), Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) setara Upah Minimum Provinsi (UMP), penghuni rumah susun Pemprov, lansia, penyandang disabilitas, serta buruh berpenghasilan UMP berhak membeli ketujuh bahan pokok tersebut senilai Rp126.000. Masa mereka nggak tertarik. Saya pikir pasti ada yang salah menyangkut distribusi program pangan murah ini, entah menyangkut sosialisasinya hingga titik lokasi penyebarannya,” ujar Salman.

Kedepan di tahun 2019 ini dengan penambahan jumlah penerima manfaat yang mencapai 1,1 juta orang, tingkat penyerapannya harusnya bisa meningkat signifikan dari yang sebelumnya.

“Tahun ini ada 1,1 juta warga Jakarta yang berhak menerima. Ini angka yang sangat luar biasa karena sudah berhasil mencapai 10 persen dari total warga Jakarta,” tutur Salman.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai sejumlah solusi yang disiapkan untuk meningkatkan penyerapan anggaran Program Pangan Murah KJP dan sejumlah hal lain menyangkut aksi korporasi yang akan diluncurkan oleh PD Dharma Jaya di tahun 2019 ini, Alumnus Jurusan Pertanian UGM ini memaparkan sejumlah gagasannya kepada Jakarta Review.

Petikannya :

Bagaimana anda melihat sinergi BUMD Pangan DKI Jakarta dalam menunjang ketahanan pangan dan menjaga inflasi di Jakarta ?

Kontribusi ketiga BUMD Pangan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat baik dalam mensukseskan program pangan murah yang pada akhirnya mampu mengendalikan tingkat inflasi yang sesuai harapan di Jakarta. Ketiga BUMD tersebut bisa berbagi peran dengan baik sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Siapa yang bergerak di hulu dan siapa yang bergerak di hilir.

Dalam hal kelancaran program pangan murah KJP. Bagaimana anda menilai peran ketiga BUMD tersebut ?

Khusus untuk mensukseskan program pangan murah KJP peran ketiga BUMD tersebut sudah sangat baik. Bayangkan, bukan hal yang mudah mengatur kelancaran program pangan murah KJP yang jumlah penerimanya kini sudah menyentuh angka lebih dari 1,1 juta orang. Ini adalah sebuah jumlah yang nggak sedikit karena sudah mencapai 10 persen dari total penduduk Jakarta yang diperkirakan mencapai 10 juta jiwa. Karena itu diperlukan manajemen logistik yang baik juga.

Kemampuan fiskal DKI juga jadi faktor yang menentukan ?

Betul sekali, ini sesuatu hal yang nggak mudah sekaligus menarik. Karena nggak semua daerah bisa memiliki kemampuan itu. Pertama jumlah yang sangat besar tentu perlu manajemen sendiri untuk menyiapkannya. Kedua tentu saja DKI memiliki ruang fiskal yang cukup besar untuk mensukseskan program tersebut.

Kelihatannya Pemprov DKI Jakarta sangat concern terhadap kesuksesan program ini ?

Tentu saja, karena kesuksesan program ini selama beberapa tahun terakhir ditenggarai telah ikut berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jakarta. Selain itu program ini juga terbukti mampu mengendalikan laju inflasi di Jakarta terutama inflasi yang disebabkan oleh pergerakan harga kebutuhan bahan pokok yang fluktuatif. Terakhir jangan lupa bobot DKI terhadap inflasi nasional cukup besar mencapai 20 persen. Jadi penting sekali mengendalikan inflasi di Jakarta.

Itu makanya Pemprov terus memperluas penerima manfaat dari program pangan murah KJP ini ?

Saya kira Pemprov melihat masih ada segmen masyarakat yang perlu menerima program ini. Itu makanya penerima manfaat program ini terus ditambah. Misalnya terakhir Pemprov memutuskan buruh di Jakarta yang gajinya setara UMP dan UMP plus 10 persen, dan kalangan Ibu-ibu penggerak PKK sebagai bentuk apresiasi Pemprov DKI kepada mereka.

Jadi kebijakan program pangan murah ini sudah tepat ?

Saya kira instrumen kebijakan gubernur sebelumnya yang mengalokasikan dana khusus untuk subsidi pangan murah sudah tepat. Karena faktanya hingga saat ini banyak saudara kita yang masih berada di garis kemiskinan atau nyaris miskin sedikit diatas kemiskinan. Atau mungkin gajinya pas-pasan hanya sedikit diatas Upah Minimum Provinsi (UMP), tapi proporsi dari gaji tersebut bisa habis untuk alokasi kebutuhan bahan pokok dan transportasi.

Apa pertimbangan Pemprov memutuskan buruh berhak menerima manfaat program pangan murah KJP ?

Karena Pemprov mengambil posisi untuk tidak menaikkan UMP sesuai dengan tuntutan buruh. Karena bisa timbul masalah baru, misalnya terjadi banyak PHK, terlalu berat di biaya tenaga kerja dan akibatnya perusahaan menjadi tidak kompetitif karena HPP nya tinggi. Namun demikian Pemprov mengalokasikan subsidi pangan murah, tranportasi dan biaya pendidikan kepada kalangan buruh yang gajinya setara UMP dan 10 persen diatasnya. Pilihan ini diambil karena selama ini Pemprov melihat gaji buruh yang pas-pasan hanya sedikit diatas UMP,  bisa habis untuk alokasi kebutuhan bahan pokok dan transportasi. Jangan lupa salah satu faktor yang berat selain bahan pokok adalah transportasi.

Problem transportasi yang dialami kalangan buruh seperti apa ?

Persoalan transportasi di Jakarta dan Indonesia pada umumnya ada hal yang aneh dan berbeda dengan negara-negara lain. Di sejumlah negara lain, justru orang-orang yang memiliki kemampuan lebih justru tinggal di dekat kota. Sebaliknya buruh dan masyarakat kecil justru tinggal jauh dari pusat kota dan tempat bekerja, sehingga beban biaya tranportasi menjadi tinggi. Rata-rata pekerja di DKI tinggal jauh dari lokasi tempat kerjanya.

 

Jadi Pemprov DKI ingin mengambil jalan tengah ?

Singkatnya gubernur memilih untuk mengurangi porsi pengeluaran bahan pokok dan transportasi. Jadi minimal sekian persen pengeluaran buruh bisa aman dan dialokasikan untuk tabungan. Dengan demikian Pemprov nggak melanggar UU yang berlaku, dan pengusaha nggak merasa diberatkan.

Alokasi anggaran untuk Program Pangan Murah dan jumlah penerimanya selalu bertambah tiap tahunnya. Tapi mengapa angka serapannya hanya 59 persen ?

Ya memang sayang sekali. Itu makanya perlu dibuat terobosan. Saya termasuk orang yang sering membagikan daging di Masjid Sunda Kelapa. Nah untuk jumlah komoditi yang cuma daging saja pihak yang akan menerima rela antri sebelum pembagian dimulai. Ini mengapa untuk program pangan murah KJP yang memiliki 7 jenis kebutuhan bahan pokok yang berkualitas dengan harga murah kok tingkat penyerapannya nggak maksimal. Saya kira mungkin ada problem sosialisasi, dan sejumlah persoalan lain, misalnya lokasi distribusi.

Langkah apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan tingkat penyerapan program pangan murah KJP ?

Ada banyak strategi yang akan disiapkan. Menyangkut distribusi misalnya Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian akhir tahun lalu meluncurkan 8 gerai kewirausahaan terpadu yang bisa digunakan sebagai lokasi tambahan distribusi program pangan murah KJP. Perumda Pasar Jaya juga sedang menyiapkan pembangunan Jakgrosir di wilayah lain di Jakarta. Beberapa Kantor Kecamatan, Kelurahan hingga Kantor SKPD sampai Kantor RW juga bisa dijadikan sebagai tempat pengambilan.  Singkatnya lokasi distribusi terus ditambah untuk mendekatkan diri dengan tempat tinggal masyarakat.

Jadi titik beratnya menambah lokasi distribusi di kantor pemerintahan ?

Prinsipnya tidak perlu semua kita yang buka, tapi bisa melibatkan masyarakat dengan menggunakan sistem dan standard yang kita buat. Dengan demikian perekonomian Jakarta akan lebih maju lagi. Ada fee untuk pengelola. Yang jelas lokasinya harus strategis. Jenis kerjasama seperti ini sudah dilakukan oleh BRI dan BNI dengan BRIlink dan Kioks BNI. Namun demikian tentunya kita harus mengoptimalkan peran BUMD kita sendiri terlebih dulu yakni Bank DKI. Prinsipnya sebelum menentukan pembuatan lokasi tambahan baru untuk distribusi, Pemprov terlebih dulu harus melakukan mapping daerah mana saja yang potensi penerima manfaat program pangan murah KJP nya banyak. Ini bukan hal yang sulit untuk mengatasinya. Dari alamat para penerima program pangan murah KJP kita bisa buat peta geo spasial untuk mengetahui titik pengambilan pangan murah bersubsidi.

Bagaimana dengan antrian panjang penerima program pangan murah KJP ?

Prinsipya Gubernur ingin lokasi tempat pengambilan diperbanyak, sehingga masyarakat menjadi nyaman saat pengambilan. Jangan karena kita akan memberi sesuatu kepada orang lain, untuk mendapatnya mereka seolah-olah perlu perjuangan yang berat. Berilah dengan cara yang ikhlas dan penuh penghormatan kepada mereka yang layak kita bantu sehingga mereka merasa terhormat

Faktor dibolehkannya tarik tunai apakah berpengaruh terhadap penyerapan KJP ?

Saya kira pasti ada pengaruhnya. Tapi sampai sejauhmana belum bisa kita paparkan, karena perlu diteliti dulu baru nantinya jelas pengaruhnya sampai sejauhmana. Kalau menggunakan IT nanti bisa kelihatan semua. Jadi kita tahu siapa yang mengambil jatah komplit dan siapa yang hanya mengambil sebagian.

Kebutuhan daging ayam dan daging sapi yang disiapkan PD Dharma Jaya untuk program pangan murah KJP ?

Setiap bulan untuk kebutuhan Program Pangan Murah KJP kami mengalokasikan daging sapi dan daging ayam sebanyak 300-350 ton. Jadi perharinya kita pasok 5 ton. Jumlah ini sesuai dengan PO yang diminta oleh Perumda Pasar Jaya. sekedar informasi bulan depan, kami juga mulai menyiapkan daging kerbau beku untuk program pangan murah KJP.

Mengapa perlu ditambahkan daging kerbau ?

Biar masyarakat penerima program pangan murah punya pilihan. Dan ternyata ada segmen masyarakat kita yang juga mengemari daging kerbau. Karena itu kita lihat responnya masyarakat. Kalau minat masyarakat baik, tentu akan ditambah. Tapi untuk sementara ini kita siapkan 5-10 ton dulu di awal. Harganya per kg 30 ribu. Subsidi 45.000 ada selisih harga 5000 per kg dengan harga daging sapi.

Berapa pangsa pasar Dharma Jaya untuk daging sapi dan daging ayam ?

Yang jelas selama ini kita butuh daging sehari 500 ton. Untuk daging sapi hanya 5 persen, sementara untuk daging ayam baru 8 persen terhadap kebutuhan daging ayam dan sapi di DKI. Karena itu potensi PD Dharma Jaya masih sangat potensial baik sebagai pengendali pangan khususnya daging ayam dan sapi dan bisnis daging. Singkatnya ruang bisnisnya masih besar. Itu makanya kami berani menargetkan perolehan pendapatan diatas Rp1 triliun di 2019.

BUMD Pangan Jakarta sering dikunjungi oleh TPID daerah lain. Apakah mereka sudah bisa dijadikan contoh untuk daerah lain ?

Tentu saja bisa, terutama buat daerah yang kondisinya mirip dengan Jakarta yang nggak punya hasil bumi sehingga kebutuhan pangannya hampir 100 persen tergantung dari pasokan daerah lain. Untuk daerah seperti ini dan memiliki APBD yang memadai, saya kira harusnya bisa meniru langkah yang dilaksanakan DKI dalam menjaga stabilitas pasokan harga pangannya. Kalau nggak punya instrument akan rentan akan bahaya ketahanan pangan. Tapi ini tergantung dengan keseriusan dari pemimpin daerah yang bersangkutan.

Boks

Jadi Kordinator Jakarta Tourism Forum

Kordinator Jakarta Tourism Forum Salman Dianda Anwar sedang memberikan pemaparan dalam sesi diskusi rutin yang digelar JTF bersama para anggotanya. (Dok: Istimewa)

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang diyakini bisa dengan cepat menggerakan perekonomian sebuah daerah termasuk DKI Jakarta. Karena itu bersama sejumlah rekan-rekannya yang peduli terhadap pengembangan pariwisata di Jakarta, November tahun lalu Salman membentuk sebuah wadah yang dinamakan Jakarta Tourism Forum (JTF).

Di wadah yang kini sedang diurus bentuk badan hukumnya tersebut, Salman didapuk sebagai Kordinator JTF.

“Mengenai pengembangan pariwisata Jakarta ini sudah menjadi concern saya jauh sebelum menjadi Sekretaris Dewan pengawas di PD Dharma Jaya. Awalnya kami hanya kumpul-kumpul dan sering berdiskusi di Ancol. Melalui diskusi tersebut, November tahun lalu dibentuklah JTF. Pendirinya ada 66 orang. Tapi anggotanya karena member di whats app group sudah 155 orang,” ujar Salman

Melalui wadah JTF Salman dan kawan-kawan ingin pelaku industri pariwisata di Jakarta dan pemangku kepentingan terkait di birokrasi DKI bisa mendiskusikan kendala-kendala di lapangan dengan suasana informal.

“Semangat dari JTF adalah mencari solusi untuk pengembangan pariwisata di Jakarta,” tutur Salman.

Hingga kini JTF sudah 8 kali melakukan pertemuan dengan melibatkan pelaku usaha pariwisata dan birokrasi terkait yang ada di Jakarta. Pertemuan-pertemuan tersebut menampilkan nara sumber handal yang sudah teruji di industri pariwisata Jakarta.

Adapun anggotanya kebanyakan para pelaku usaha di bidang pariwisata, misalnya  PHRI yang diketuai oleh Hariyadi Sukamdani, konseptor Tour de Singkarak dan  Jakarta Marathon Endang Mawardi, Pemred Veneu Magazine Nurdin Al Fahmi, Kepala Kantor Perwakilan Wilayah BI Jakarta , OJK, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Asita.

Salman melihat sektor pariwisata adalah salah satu hal yang bisa membuat orang bahagia, bisa mengumpulkan semangat baru untuk bekerja lebih baik lagi. Selain itu secara bisnis sektor pariwisata juga bisa menggerakkan semua lapisan masyarakat.

“Sektor pariwisata bisa menggerakkan semua sektor mulai dari tranportasi, pangan, kuliner, handicraft, pedagang asongan yang tertata rapi bahkan tukang pijit dijalan sekalipun. Jadi mutiflier effect-nya luar biasa,” terang Salman.

Lebih lanjut Salman menjelaskan, Indonesia punya keragaman yang luar biasa. Dan Jakarta sebagai ibukota negara dan pintu masuk ke Indonesia yang pertama selain Bali dan Batam harus bisa dimanfaatkan untuk kemajuan pariwisata di Jakarta.

Selain sebagai Ibukota negara dan kota bisnis, Jakarta juga punya banyak destinasi wisata yang berkelas Internasional. Semuanya tergantung pilihan kita. Mau ke Museum bisa, menikmati Kepulauan Seribu, wisata belanja, wisata kuliner dan lain-lain. Kemudian yang juga tak boleh dilupakan, kita harus bisa memanfaatkan ceruk pasar yang ada pada kita sebagai Pusat Halal Dunia. Apalagi nilai belanja halal dunia sekitar 4,5 triliun dolar. Sebuah potensi market yang sangat besar yang seharusnya bisa kita manfaatkan.

“Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, kita harus bisa memanfaatkan potensi ini. Jadi jangan sampai kalah dari Thailand yang sudah berani mengklaim dirinya sebagai dapur halal dunia, dan Korea sebagai penghasil kosmetik halal dunia,” tandasnya.

Related Articles

Back to top button