Enam bulan terakhir di tahun 2015 menjadi pembelajaran penting buat BPJS Ketenagakerjaan DKI. Pasalnya, dalam periode tersebut tercatat pencairan jaminan hari tua (JHT) yang cukup besar. Angkanya mencapai Rp3 triliun.
Besarnya jumlah pencairan tersebut menimbulkan masalah di loket pelayanan BPJS TK. Terlalu banyaknya orang yang datang telah menyebabkan suasana crowded di loket pelayanan BPJS TK. Kami menghadapi situasi yang sulit, karena setiap hari terpaksa menghadapi orang yang nggak sabar menunggu pencairan JHT nya. Saya khawatir kalau ini berlangsung terus nanti petugas CFO kami jadi gila, ujar Kepala Kanwil BPJS TK DKI Endro Sucahyono kepada Jakarta Review.
Tak ingin kondisi tersebut berulang, sejak minggu ketiga Januari lalu, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah antisipasi, antara lain dengan menggandeng kerjasama dengan sejumlah bank. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan orang yang ingin mencairkan JHT. Dengan demikian peserta yang ingin mencairkan JHT bisa antri di bank. Nanti kita kerja untuk mendukungnya di back office saja untuk masalah penetapan dan sebagainya. Lalu untuk pencairannya kita menggunakan metode non tunai.
Endro meyakini selain untuk menghindari penumpukan orang, model pencairan non tunai akan berlangsung lebih cepat. Nanti nggak ada lagi orang yang bilang, pencairannya di bulan Febuari atau Maret padahal klaimnya sudah dilakukan pada bulan Januari. Jadi kalau klaim Januari ya keluarnya Januari juga, tuturnya.
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai berbagai inovasi pelayanan yang akan dilakukan oleh Kanwil BPJS TK, Jakarta Review berhasil mewawancarai Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Endro Sucahyono.
Petikannya :
Seperti apa kedudukan Kanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI dibandingkan Kanwil lainnya ?
Soal tugasnya sebetulnya sama saja. Hanya saja di tingkat nasional dibandingkan dengan daerah lainnya, perolehan premi kita sangat besar. Bisa dikatakan kita adalah tulang punggung nasional. Apalagi saat ini kontribusi perolehan premi kita sudah sekitar 45 persen. Perolehan ini terbesar dari 11 Kanwil BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Hal inilah yang menjadikan kedudukan kita menjadi istimewa. Ibaratnya, kalau kinerja kita memble, ya hancur semuanya. Karena itu mungkin saja tahun depan kita akan dibebani separuh pendapatan nasional.
Bagaimana tanggapan anda mengenai kepedulian Pemprov DKI terhadap kesejahteraan pekerja ?
Selama menjabat sebagai Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI, saya melihat tingkat kepedulian yang luar biasa dari pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Apalagi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Jadi saya beruntung sekali menjabat sebagai Kepala Kanwil disini. Saya nggak tahu di daerah lain apa seperti ini juga tingkat kepedulian pejabatnya.
Apa indikasi kepedulian tersebut ?
Tahun lalu Pemprov DKI telah menjalin kerja sama dengan kami untuk mendaftarkan 18.000 PPSU/Pasukan Oranye dan 13.526 pekerja Petugas Lapangan Dinas Kebersihan non PNS pada BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian jelang tahun baru 2016, Pemprov menerbitkan Ingub DKI Jakarta No 288 Tahun 2015 tentang Perlindungan Kepada Tenaga Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan melalui Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Keluarnya Instruksi Gubernur ini jelas Endro membuat setiap pekerja di wilayah DKI Jakarta menjadi terlindungi oleh program jaminan sosial yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Terakhir pertengahan maret lalu, mereka kembali mendaftarkan 250.000 pekerja dari 300 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di DKI untuk diikutsertakan sebagai peserta program pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Ketiga hal ini menurut saya merupakan bukti konkret yang tak terbantahkan.
Akibat perubahan regulasi, enam bulan terakhir di tahun 2015 terjadi gelombang peserta yang ingin mencairkan JHT. Bagaimana menghadapi penumpukan orang ?
Berbagai cara kita lakukan. Salah satunya bekerjasama dengan perbankan. Jadi nanti kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ingin mencairkan JHT bisa antri di bank. Nanti kita kerja untuk mendukungnya di back office saja untuk masalah penetapan dan sebagainya. Lalu untuk pencairannya kita menggunakan anjuran pemerintah dengan menggunakan metode non tunai.
Mengapa harus menggunakan mekanisme non tunai ?
Selain untuk mendukung program pemerintah, pencairan dengan cara non tunai relatif lebih efisien dan aman buat peserta. Efisien karena untuk urusan pencairannya, peserta akan dikabari melalui sms. Jadi mereka nggak perlu datang lagi ke kantor kita. Aman karena dana hasil pencairannya ditransfer ke rekening peserta. Dengan demikian mereka terhindar untuk membawa uang dalam jumlah besar yang pada akhirnya bisa berpotensi mengundang kejahatan. Selain itu dengan mekanisme non tunai, kami ingin mengenalkan peserta dengan mekanisme perbankan. Harapannya ini bisa memicu peserta untuk menggunakan dana hasil pencairan JHT untuk keperluan yang produktif.
Saat ini sudah kerjasama dengan bank mana saja ?
Sejauh ini dengan Bank Bukopin dan BJB. Sebenarnya kita juga kerjasama dengan BRI, tapi dibandingkan dengan kedua bank pertama, BRI belum total mendukung. Padahal kalau BRI total urusannya jadi beres. Tapi mungkin sebagai bank besar uang JHT ini receh. Padahal menurut catatan kami selama 6 bulan terakhir di tahun 2015 lalu total pencairan JHT mencapai Rp3 triliun. Menurut saya ini jumlah uang yang besar.
Seperti apa dampaknya kalau masih menggunakan cara lama dalam pencairan JHT ?
Saya khawatir petugas CFO kami jadi gila. Karena tiap hari terpaksa menghadapi orang yang nggak sabar karena ingin JHT nya cepat cair kami menghadapi. Tapi kalau nanti kami agak kasar dikit, nanti kami masuk Koran. Jadi ini kami hindari. Dulu awalnya sampai dibuat video. Kami juga malu. Sekarang kita upayakan, nanti kepala kantor paling lama minggu ketiga Januari itu antrian sudah pecah. Nanti nggak ada lagi nanti orang yang bilang, nanti dapatnya Febuari atau Maret padahal klaimnya bulan Januari. Jadi kalau klaim Januari ya keluarnya Januari juga.
Berapa lama pencairan ?
Sebenarnya hari itu juga bisa. Apalagi kalau peserta yang akan klaim datangnya pagi. Kecuali yang datang agak siang atau sore. Yang jadi masalah adalah status yang bersangkutan masih gantung karena belum dinonaktifkan oleh perusahaan. Atau nggak lengkap membawa berkasnya. Misalnya nggak bawa kartu keluarga. Jadi harus ada cara untuk mengatasinya. Kalau nggak persoalan ini nggak akan selesai.
Kelihatannya anda serius sekali mengatasi urusan JHT ini ?
Karena memang harus begitu. Karena sebelumnya karena terjadi penumpukan dan pencairan menjadi lama sempat ada isu bahwa kami kehabisan dana. Ini bahaya karena bisa ditunggangi kemana-mana. Jadi seolah-olah bisa memicu rush. Yang jelas sempat terjadi euphoria peserta berbondong-bondong ingin mencairkan JHT karena termakan isu uang mereka nggak akan aman kalau nggak diambil. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah clear.
Bagaimana dengan perkembangan program Jaminan Pensiun ?
Realisasi jumlah perusahaan yang terdaftar dalam program jaminan pensiun hingga akhir 2015 mencapai 2.175 perusahaan. Jumlah tersebut jauh menembus target yang dipatok yakni 860 perusahaan. Meski tahun lalu peserta yang mengikuti program tersebut sebagian besar berasal dari perusahaan kecil dan menengah (UKM) yang terdaftar di DKI Jakarta, Endro mengatakan jumlah peserta dari perusahaan besar terus bertambah. Dan saya yakin tren peningkatannya akan terus berlanjut. Apalagi sekarang mulai ada kesadaran di kalangan pekerja swasta untuk memiliki pensiunan seperti PNS. Terus terang ini peluang buat kami.
Lalu kalangan pekerja informal seperti apa yang dibidik ?
Saat ini kita sedang membidik Komunitas Gojek, Grabbike, PKL, UKM dan nelayan. Termasuk didalamnya UKM binaan Pemkot.
Anda yakin mereka akan tertarik ?
Saya kira begitu. Apalagi iurannya murah tapi manfaatnya besar. Misalnya tukang gado-gado ketabrak itu dianggapnya kecelakaan kerja. Nanti kalau dirawat di ruangan kelas satu rumah sakit dengan biaya yang nggak terbatas. Kalau sudah tahu manfaatnya, saya yakin mereka akan tertarik. Ini terjadi saat kami melakukan road show ke sejumlah pasar tradisional. Nah disana dalam satu kegiatan yang daftar bisa 300 orang.
Bagaimana dengan perkembangan pendaftaran di loket PTSP ?
Ini kado buat pekerja yang ada di DKI. Prinsipnya kehadiran konter BPJS Ketenagakerjaan di PTSP telah membantu proses penjaringan keanggotaan. Hasilnya untuk periode Januari hingga awal Februari 2016 lalu sudah ada 394 perusahaan dan 2.357 karyawan yang mendaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan melalui konter yang terintegrasi dengan PTSP DKI Jakarta. Saya yakin kedepan akan lebih berkembang lagi.
Target kepesertaan untuk tahun 2016 dari loket PTSP ?
Targetnya 2 juta. Ini gabungan dari pekerja informal, jasa kontruksi dan penerima upah. Saat ini jumlah pekerja formal dan nonformal di wilayah DKI Jakarta mencapai 6,138 juta pekerja. Dari jumlah tersebut sekitar 60 persen atau 3,7 juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJS TK. Sementara sisanya sebesar 40 persen atau 2,4 juta pekerja belum terdaftar. Target kita tahun ini ada 1 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS TK di wilayah DKI, kami akan mempermudah melalui PTSP.
Berapa target dana kelolaan untuk tahun ini ?
Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah DKI Jakarta baru sebanyak 3,7 juta orang dengan nilai dana kelolaan sebanyak Rp15,5 triliun.Target kami akhir tahun dana kelolaan bisa mencari Rp20 triliun. Sementara tahun lalu dana kelolaan hanya Rp14,1 triliun.
Bagaimana dengan perusahaan yang masih enggan untuk mendaftar ?
Di DKI sejauh ini masih ada sekitar 30 persen perusahaan yang besar yang nakal. Tapi perlahan-lahan setelah kami melakukan pembinaan bertahap mereka akhirnya melakukan penyesuaian. Namun kalau tetap membandel juga kami akan menerjunkan tenaga wasrik (Pengawasan dan Pemeriksaan) yang saat ini jumlahnya ada 18 personel. Mereka akan melakukan pemeriksaan kepada perusahaan. Apa sudah betul upah yang dibayarkan tenaga kerja yang didaftarkan dan seterusnya. Kita tentunya akan mengejar terus, karena kita nggak akan melakukan sosialisasi lagi karena peraturannya sendiri sudah terlalu lama.
Kalau masih bandel juga bagaimana ?
Kita akan terbitkan SP 1, 2 dan 3 melalui pengacara negara dari kejaksaan negeri. Ini bisa dilakukan karena sebelumnya kita sudah melakukan kerjasama dengan mereka. Dan jangan lupa, kelihatannya jaksa sangat bersemangat untuk menjalankan tugasnya. Apalagi ini masuk dalam Quality Performance dan Indikator (QPI) mereka. Jadi ini terpulang kepada perusahaan sendiri. Mau pilih yang mana.
Bagaimana dengan program BPJS Checking melalui IT ?
Selain menerjunkan wasrik dan meminta bantuan jaksa, sebetulnya saat ini kita bisa mendetaksi apakah perusahaan anggota kami itu baik atau tidak. Kita sudah punya ilmunya. Kita bisa tahu kalau mereka membuat laporan upah yang tidak sesuai. Ini bisa kita ungkap dengan komunikasi melalui karyawan perusahaan mereka mereka. Itu real. Programnya bisa diunduh di playstore yang adan di ponsel. Melalui program ini nanti mereka bisa mengetahui berapa saldo JHT nya secara real time. Jadi kalau perusahaan bohong, pekerjanya bisa langsung mengajukan komplain kepada kita. Bisa diunduh di play store.
Kalau begitu nggak ada lagi pengiriman laporan JHT melalui kertas carbonize ?
Cara ini baru kita luncurkan. Sebelumnya kita selalu kiriman kepada peserta dengan kertas carbonize. Tapi itu kan setahun sekali. Kalo ini real time dan Go Green. Bayangkan dengan metode pengiriman terdahulu, untuk satu orang peserta biayanya Rp 5000. Kalau peserta kita 17 juta, ya tinggal dikalikan saja angkanya bisa mencapai Rp105 miliar uang yang harus dikeluarkan untuk mengirimkan laporan tersebut. Jadi bisa dibayangkan berapa penghematan yang bisa kita lakukan. Dan uang hasil penghematan tersebut nantinya bisa kita kembalikan menjadi benefit kepada peserta. (win)
