INTERVIEWSOSOK

Wahyu Dewanto : Bukan Lembaga Baru Tapi Tata Ulang Kelembagaan

foto : Makmun Hidayat
foto : Makmun Hidayat

Jakarta Review : Langkah Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan untuk menghidupkan kembali konsep lama tentang Megapolitan Jabodetabekpunjur, saat Konferensi Internasional Ke-5 Forum Studi Jabodetabek di Bogor mendapatkan dukungan dari Anggota Komisi D DPRD DKI Wahyu Dewanto.

Menurutnya dengan menata ulang konsep megapolitan Jabodetabekpunjur ini, secara otomatis kepetingan Jakarta akan terakomodir. Tinggal bagaimana pelaksanaanya. “Saya mendukung project jabodetabekpunjur, karena sebagai alumni arsitektur dan tata kota dan pengalaman di bisnis properti, saya meyakini problematika Jakarta saat ini, sedikit banyak akan berkurang,” ujar politisi muda dari Hanura ini.

Sayang Perpres Nomor 54 Tahun 2008 yang dikeluarkan untuk mengurangi beban Jakarta, seperti banjir, kemacetan, dan kebutuhan akan permukiman baru, selama ini nggak bisa berjalan karena egoisme sektoral dari masing-masing kepala daerah di Jabodetabekpunjur.

Namun demikian anggota Kaukus Muda Parlemen Jakarta ini pembentukan lembaga baru untuk mengganti peran BKSP bukanlah jawaban. Yang diperlukan mungkin penataan ulang kelembagaan. Misalnya BKSP bertanggungjawab langsung kepada presiden dan presiden secara berkala memantau kordinasi antar Pemda dengan BKSP. “Sudah ada BKSP, ngapain membentuk lembaga baru. Buang-buang anggaran. Lebih baik melalui Presiden, semua pihak yang terlibat di dorong untuk terus bersinergi dan melaporkan secara langsung perkembangan melalui BKSP,” ujarnya.

Petikannya :

Bagaimana pandangan anda terkait wacana penataan ulang konsep Jabodetabekpunjur yang dilontarkan Menteri Agraria dan Kepala BPN baru-baru ini ?
Saya mendukung sepenuhnya rencana penataan ulang tersebut. Terkait konsep ini, kalau saya boleh bernostalgia sedikit sewaktu saya kuliah, disinggung sedikit tentang penataan wilayah megapolitan, dulu dosen saya sempat bicara konsep megapolitan. Konsep ini dulunya pertama kali dikembangkan oleh seorang ahli tata kota Perancis, bernama Jean Gottmann. Kira-kira pada tahun 60-an Prof Jean Gottman menggunakan istilah Megapolitan untuk sebuah wilayah perkotaan yang berkembang sangat pesat di sepanjang pesisir Timur Amerika Serikat. Wilayah ini terbentang dari selatan New Hampsire sampai utara Virginia dan dari pantai Atlantik sampai kaki bukit Appalachian. Kira-kira dengan lebar bervariasi 30 sampai 60 mil. Daerah tersebut terdapat pertumbuhan wilayah perkotaan yang kontinu yg menyatukan kota-kota utama. Yaitu, Boston, New York, Philadepia, Baltimore dan Washington. Pada tahun tersebut jumlah penduduk disana mencapai 37 juta jiwa. Ini mirip-mirip dengan konsep dan data empirik penataan kota jabodetabekpunjur. Kita lihat kawasan dipesisir Amerika tersebut terbukti menjadi kawasan yang tertata apik dan humanis. Makanya saya mendukung penataan kawasan Jabodetabekpunjur.

Selain itu penataan ulang ini diharapkan mampu menciptakan keteraturan sosial dan ekonomi. Semua tidak tumpah ruah di Jakarta. Ada baiknya melalui konsep jabodetabekpunjur terdapat empowernment dari sisi ekonomi keseluruh wilayah dimaksud. Pada akhirnya dapat mensejahterakankan sekurangnya 30juta jiwa yang bermukim di kawasan tersebut. Itu harapan saya.

Bagaimana dengan gagasan pembentukan lembaga baru untuk menggantikan BKSP yang dianggap nggak efektif ?
Saya kira soal ini masih perlu pendalaman. Tapi secara pribadi saya sepakat ada semacam badan khusus yang menangani project ini apapun namanya. Kalau BKSP dianggap nggak efektif, ya harusnya ada semacam koreksi kelembagaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah pusat. Ini diperlukan untuk mengatasi ego sektoral dari masing-masing kepala daerah yang mungkin saja merasa setara satu sama lain. Jika perlu lembaganya bisa saja dipimpin langsung oleh presiden. Apalagi presiden kita ini kan pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi beliau sudah mahfum betul terhadap problema pengembangan wilayah ini. Tinggal beliau dorong saja, saya kira semua pihak bisa memahami pentingnya pengembangan wilayah ini, dan akan tergerak untuk segera action.

Jadi nggak perlu lembaga baru ?
Saya kira tidak perlu ya. Namun mungkin perlu penataan ulang kelembagaan. Misalnya BKSP bertanggungjawab langsung kepada presiden dan presiden secara berkala memantau kordinasi antar Pemda dengan BKSP. Tidak perlu lembaga baru. Revolusi mental pak Jokowi sudah jelas. Salah satunya efisiensi. Mental kita harus sudah berubah. Bagaimana mendayagunakan yang ada untuk menghasilkan kinerja yang sempurna. Sudah ada BKSP, ngapain membentuk lembaga baru. Buang-buang anggaran. Lebih baik melalui pak presiden, seluruh pihak yang terlibat, baik Pemda, kementerian, swasta, BKSP, di dorong untuk terus bersinergi dan melaporkan secara langsung perkembangan melalui BKSP.

Bagaimana dengan inisiatif DKI yang memberikan dana hibah kepada daerah di Jabodetabekpunjur ?
Langkah Pemprov DKI Jakarta saya kira sudah baik. Hanya saja harus ada semacam linierisasi program bantuan Hibah dan program pengembangan wilayah. BKSP selayaknya mampu menengahi dua hal ini. Bagaimana dana Hibah dibuat mekanisme agar penggunaanya sejalan dengan pengembangan wilayah Jabodetabekpunjur. Kalau anda bertanya kaitannya dengan kepetingan Jakarta, saya kira melalui konsep magapolitan jabodetabekpunjur, secara otomatis kepetingan Jakarta akan terakomodir. Tinggal bagaimana pelaksanaanya. (win)

Check Also
Close
Back to top button