JAKARTA, jakrev.com — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) terhadap Kombes Pol Ahrie Sonta terkait kasus penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Putusan pemecatan tersebut ditetapkan usai sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang berlangsung maraton di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bentuk komitmen tegas institusi dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.
“Ini sejalan dengan semangat bersih ke dalam, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri harus dimulai dari integritas setiap personel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” kata Johnny saat membacakan hasil sidang KKEP di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Johnny menjelaskan, sidang etik bergulir sejak pukul 09.00 WIB hingga berakhir pukul 20.10 WIB pada peringatan Hari Pahlawan tersebut. Sidang dipimpin Komjen Pol Ahmad Dofiri sebagai Ketua Komisi, didampingi Irjen Pol Roma Hutajulu selaku Wakil Ketua, serta tiga anggota majelis lainnya.
Gunakan Akses Teknologi Secara Ilegal
Dalam penjelasannya, Johnny membeberkan bahwa pelanggaran berat yang dilakukan Kombes Ahrie Sonta terjadi saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Ahrie terbukti menyalahgunakan kewenangan akses terhadap perangkat teknologi informasi milik Polri.
“Terduga pelanggar AS diperiksa berkaitan dengan perbuatan saat menjalankan tugas, yaitu menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” tutur Johnny.
Atas tindakan tersebut, majelis KKEP menjerat Ahrie dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Pelanggaran tersebut mencakup etika kelembagaan pada Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g, etika kepribadian Pasal 8 huruf c angka 1, serta larangan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b.
Dijatuhi PTDH dan Langkah Banding
Hasil persidangan etik menetapkan dua poin sanksi mendasar bagi Ahrie. Sanksi pertama bersifat etika, di mana perbuatan perwira menengah tersebut dinyatakan resmi sebagai tindakan tercela. Sementara sanksi kedua berupa tindakan administratif tegas, yakni PTDH dari kedinasan Polri.
Merespons vonis tersebut, Ahrie Sonta memutuskan untuk memanfaatkan hak hukumnya dengan mengajukan banding atas putusan pemecatan tersebut.
“Terduga pelanggar AS sesuai dengan haknya dalam menanggapi keputusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya diperiksa oleh Komisi Banding,” ujar Johnny.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Kompolnas, Anang Susanto, yang menilai jalannya persidangan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan memberikan ruang berimbang bagi pengujian saksi maupun barang bukti.
Pengusutan Pidana dan Potensi Dugaan Makar
Johnny menggarisbawahi bahwa penanganan perkara ini tidak berhenti pada sidang etik. Penyidikan pidana terkait dugaan illegal access, illegal tapping, hingga perusakan data elektronik tetap diproses secara intensif oleh Bareskrim Polri.
Bahkan, tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri tengah mendalami kemungkinan munculnya indikasi tindak pidana makar.
“Menindaklanjuti potensi terkait dugaan makar, Bapak Kapolri selalu mendengar dan merespons. Telah dibentuk tim yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman,” tegas Johnny.
Dia menambahkan, beberapa saksi yang dihadirkan dalam sidang etik merupakan saksi kunci dalam proses penyidikan pidana Bareskrim. Untuk menjamin keselamatan mereka, Polri telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
“Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa impunitas atau perlakuan istimewa,” pungkas Johnny.
