Soal Gibran Ingin Fight di PTUN, Yusril Tegaskan Putusan Hukum Sudah Final dan Tak Bisa Diubah

JAKARTA, jakrev.com – Keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melawan dan melampirkan berkas pendidikan dari SD hingga S1 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) dinilai sudah tidak membawakan dampak hukum apa pun.

Pakar hukum tata negara sekaligus Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pergerakan hukum di ranah persidangan tersebut pada dasarnya sudah memasuki titik akhir.

Menurutnya, materi yang ingin diuji kembali pada dasarnya sama dengan apa yang sudah diputus di tingkat peradilan tertinggi.

“Terkait perkataan yang akan membuktikan lewat PTUN itu sudah tidak mungkin. Ada gunanya enggak? Enggak ada gunanya, karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” ungkap Yusril dalam keterangannya yang dikutip dari tayangan di kanal YouTube Official iNews, Selasa (10/11/2026).

Putusan Final MA dan MK Tak Bisa Diganggu Gugat

Yusril menjelaskan, vonis yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung sifatnya sudah mengikat dan final.

Menurut dia, pengadilan PTUN sebenarnya telah memproses gugatan administrasi tersebut sampai pada tingkat paling tinggi di MA.

Dia menambahkan, putusan MA yang ada perlu dibaca secara cermat karena memuat pertimbangan hukum yang mendalam.

Pertimbangan itu tak hanya berkaitan dengan kontestan pemilu semata, melainkan juga menyangkut tata kelola kelembagaan dan kepentingan publik yang lebih luas.

“Dari segi hukum memang sulit, artinya tidak ada celah hukum lagi. Putusan MK itu sudah final, putusan Mahkamah Agung itu paling tinggi,” tegas Yusril.

Posisi Hukum Gibran dan Keterbatasan Langkah PK

Mengenai wacana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengajukan PK ke MA, Yusril menilai opsi itu sulit terwujud. Pasalnya, pihak kementerian diyakini bakal mematuhi dan mengeksekusi putusan hukum yang sudah berjalan, ketimbang mengajukan upaya hukum luar biasa.

Di sisi lain, posisi kedudukan hukum (legal standing) Gibran sendiri dalam perkara persidangan awal juga menjadi ganjalan utama. Karena tidak terdaftar sebagai pihak tergugat intervensi dalam gugatan tersebut, Gibran secara formal tidak memiliki hak konstitusional untuk mengajukan PK.

“Kalau tidak menjadi pihak, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Dijelaskan bagaimanapun kan harus di forum pengadilan, kalau di luar pengadilan paling-paling hanya di media sosial,” kata Yusril menambahkan.

Mekanisme Ketatanegaraan Jika Terjadi Kefakuman

Lebih lanjut, Yusril memaparkan konsekuensi tata negara apabila timbul dinamika lebih jauh terkait jabatan wakil presiden. Dia menekankan bahwa selama belum ada keputusan resmi atau mekanisme pengunduran diri yang berjalan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), posisi wapres tetap sah diampu oleh Gibran.

Jika dalam perkembangannya terjadi pengunduran diri secara tertulis dari wapres, surat tersebut akan diproses oleh MPR. Selanjutya, MPR bersidang dan menyurati Presiden untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden baru dalam jangka waktu maksimal 60 hari.

“Secara normatif proseduralnya seperti itu. Jadi kita tunggu saja perkembangan hari-hari berikutnya, saya tidak ingin mendahului keadaan,” tuturnya.