INTERVIEW

Masrokhan, Komisaris PT Food Station Tjipinang Jaya

Kami Ingin Publik Semakin Yakin Dengan Kualitas Produk Food Station  

Komisaris PT Food Station Tjipinang Jaya Masrokhan (menggenakan kemeja putih) berfoto bersama jajarang lengkap Direksi saat menggelar kunjungan kerja ke fasilitas peyulingan susu milik GKSI Jawa Barat di Lembang. (Dok: Istimewa)

Memasuki awal tahun 2019, PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) mulai menggencarkan lagi program beras untuk PNS DKI. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki jumlah aparatur sipil negara (ASN) tinggi diundang untuk melihat langsung untuk berdialog dan meninjau langsung fasilitas produksi dan pergudangan milik PT FSTJ.

Adapun SKPD yang diundang adalah Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Ketiganya diundang secara berturut-turut ke FSTJ. Yang diundang-pun tidak tanggung-tanggung yakni pejabat tinggi atau pengambil keputusan di SKPD terkait.

“Kami tak ingin hanya sekedar berkunjung dan mensosialisasikan program beras PNS ke kantor SKPD seperti yang dilakukan sebelumnya. Kali ini kami ingin SKPD terkait melihat langsung proses produksi yang dilakukan di pabrik dan gudang yang kami miliki. Karena itulah mereka kita undang ke pabrik. Harapannya mereka menjadi lebih yakin dengan kualitas produk yang kami produksi,” ujar Komisaris FSTJ Masrokhan.

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI, tingkat partipasi ASN dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan masih rendah dalam program beras untuk PNS DKI. Padahal kedua SKPD tersebut memiliki jumlah ASN yang besar dibandingkan dengan jumlah ASN yang ada di SKPD lain.

“Jumlah ASN di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan mencakup hampir 50 persen dari total jumah ASN di DKI. Namun yang ikut program beras untuk PNS masih rendah, itu sebabnya mereka kami undang ke FSTJ,” ungkap Masrokhan.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kiat PT FSTJ dalam meningkatkan kepesertaan ASN DKI dalam Program Beras untuk PNS, Mantan Kepala Dinas Sosial DKI ini memaparkan beberapa rencana yang sudah disiapkan oleh FSTJ termasuk didalamnya rencana pengembangan bisnis baru yang ingin dirajut dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berikut petikannya:

Baru-baru ini PT FSTJ mengundang 3 SKPD masing-masing Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kesehatan untuk melihat langsung fasilitas produksi. Bisa dijelaskan tujuan dari undangan tersebut ?

Tujuan utamanya tentu kami ingin meningkatkan jumlah kepesertaan ASN yang ada di ketiga SKPD tersebut dalam Program Beras untuk PNS DKI. Kami tak ingin hanya sekedar berkunjung dan mensosialisasikan program beras PNS ke kantor SKPD seperti yang dilakukan sebelumnya. Kali ini kami ingin SKPD terkait melihat langsung proses produksi yang dilakukan di pabrik dan gudang yang kami miliki. Karena itulah mereka kita undang ke pabrik. Harapannya mereka menjadi lebih yakin dengan kualitas produk yang kami produksi.

Mengapa ketiga SKPD tersebut yang menjadi pilihan untuk diundang ?

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI, tingkat partipasi ASN di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan masih rendah dalam program beras untuk PNS DKI. Padahal kedua SKPD tersebut memiliki jumlah ASN yang besar dibandingkan dengan jumlah ASN yang ada di SKPD lain. Sekedar informasi jumlah ASN di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan mencakup hampir 50 persen dari total jumah ASN di DKI. Namun yang ikut program beras untuk PNS masih rendah, itu sebabnya mereka kami undang ke FSTJ. Sementara untuk Dinas Sosial ada hal lain yang ingin dibidik oleh FSTJ.

Apa yang dibidik dari Dinas Sosial ?

Untuk Dinas Sosial kami punya rencana lain untuk menjalin kerjasama pengadaan logistik untuk keperluan tanggap bencana dan panti sosial. Sebagai mantan pimpinan disana, saya paham ada potensi kerja sama yang bisa dijalin antara PT FSTJ dengan Dinas Sosial terutama dalam hal pengadaan logistik. Ini yang sedang coba kami jajaki.

Bisa dijelaskan rencana detailnya ?

Terkait Dinas Sosial DKI Jakarta, FSTJ juga punya misi serupa untuk menjajaki kerjasama pengadaan bahan pokok untuk beberapa program Dinas Sosial DKI Jakarta. Beberapa program tersebut antara lain, logistik untuk kebutuhan berbagai panti dibawah naungan Dinsos DKI yang jumlahnya sangat banyak, kebutuhan bahan pokok untuk menopang program tanggap darurat bencana, PJLP yang berada dibawah naungan Dinas Sosial DKI Jakarta dan program BPNT dari Kementerian Sosial. Kemudian untuk program BPNT dari Kementerian Sosial, di Jakarta saat ini ada 212.948 keluarga penerima manfaat (KPM) yang setiap bulan berhak mendapatkan uang senilai Rp110.000 yang setara dengan 8 kg beras 10 butir telur ayam. Sementara itu Dinas Sosial DKI juga membutuhkan pasokan logistik untuk menopang keperluan 22 panti yang dimilikinya. Ke-22 panti tersebut setiap hari memerlukan beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu yang diolah menjadi makanan untuk penghuni panti.

Apakah masih ada program yang lain ?

Kami juga membidik keperluan buffer stock logistik yang digunakan untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang menjadi tugas dari Dinas Sosial. Untuk program ini setiap tahun diperlukan 50-75 ton beras. Dan terakhir ada 2400 Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) yang dimiliki oleh Dinas Sosial DKI yang bisa menjadi penerima Kartu Pekerja Jakarta. Singkatnya semua program tersebut sangat potensial untuk dikerjasamakan dengan FSTJ karena pada umumnya membutuhkan bahan pangan yang kami miliki seperti beras, telur, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, ikan, bawag putih dan teh.

Adakah tujuan lain mengundang Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan selain upaya meningkatkan jumlah kepesertaan Program Beras PNS DKI ?

Kami ingin menjajaki peluang kerjasama dengan SKPD. Khususnya dengan Dinas ketiga SKPD yang diundang datang ke FSTJ. Adapun peluang kerjasama tersebut dalam hal pengadaan sejumlah bahan pokok untuk logistik di beberapa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ada di DKI Jakarta untuk Dinas Kesehatan yang jumlahnya terus bertambah.

Mengapa harus membidik Dinas Kesehatan ?

Kita tahu ada cukup banyak jumlah RSUD yang ada di DKI dan tersebar di seluruh penjuru Jakarta yang bisa dibidik untuk kerjasama. Apalagi semua RSUD tersebut berbadan hukum BLUD yang ini sangat memudahkan untuk FS untuk menjalin kerjasama.

Hingga kini berapa jumlah ASN di DKI yang telah mengikuti Program Beras untuk PNS ?

Secara keseluruhan hingga saat ini baru 17.000 atau 24 persen dari total 70.000 jumlah ASN di DKI yang sudah memanfaatkan program beras murah untuk PNS. Padahal Pemerintah Provinsi DKI sudah menargetkan hingga akhir tahun ini jumlah ASN DKI yang memanfaatkan program beras murah untuk PNS harus bisa mencapai 50 persen. Atas dasar fakta itulah, kami kini mengusung strategi baru dalam sosialisasi program beras untuk PNS dengan cara mengundang langsung SKPD terkait ke FSTJ.

Merujuk pada jumlah kepesertaan tersebut, artinya potensi penambahan kepsertaan masih besar ?

Ya, betul sekali. Sekedar informasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta jumlah ASN nya mencapai 32 ribu an orang, sementara Dinas Kesehatan DKI jumlah ASN nya mencapai 10 ribuan orang. Sekali lagi itu makanya kedua SKPD ini kami bidik untuk meningkatkan jumlah kepesertaan.

Apakah ada penambahan kepesertaan Program Beras untuk PNS dari ketiga dinas terkait paska kegiatan kunjungan tersebut ?

Hingga akhir Maret 2019 lalu, ada penambahan kepesertaan dari ketiga SKPD tersebut. Adapun rinciannya Dinas Kesehatan 911 orang, Dinas Sosial 78 orang sementara Dinas Pendidikan 2094 orang.

Apakah ada kegiatan lanjutan yang dilakukan untuk menindaklanjuti kunjungan dari ketiga SKPD tersebut ?

Per tanggal 27 Februari lalu, kami sudah menjalankan sosialisasi dan pendataan ulang di wilayah Dinas Pendidikan Jakarta Pusat 1 dan 2. Pekerjaan rumahnya masih menunggu jadwal dari Dinas Pendidikan wilayah lain yang hingga saat ini informasinya sedang sibuk persiapan Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional. Namun demikian rencananya, Mei nanti, kami akan melanjutkan agenda tersebut secara bergantian.

Jadi selain memperkuat sosialisasi Program Beras untuk PNS, ada hal yang dibidik FSTJ dengan mengundang ketiga SKPD tersebut ?

Melalui program sosialisasi beras utuk PNS kali ini, kami tak hanya membidik peningkatan kepesertaan program beras untuk PNS, tetapi juga membidik peluang kerjasama pengadaan logistik dengan SKPD terkait. Jadi sambil menyelam minum air. Namun demikian kami juga menyadari semua program yang dibidik hingga saat ini masih berupa potensi. Karena itu diperlukan tindak lanjut untuk merealisasikan menjadi kerjasama yang nyata. Misalnya dengan cara menggelar petemuan lanjutan dengan SKPD terkait. Singkatnya semua peluang kerjasama yang bisa meningkatkan pendapatan untuk perusahaan harus dicari dan diwujudkan.

Tags

Artikel Terkait

Close