Luruskan Isu PTUN Gibran, Syahganda Sebut Keterangan Yusril Paling Akurat
Bakom RI membantah klaim Presiden Prabowo menyarankan Wapres Gibran membawa polemik ijazah ke PTUN. Yusril sebut jalur itu tertutup.
JAKARTA, jakrev.com — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan meluruskan simpang siur informasi seputar dinamika yang tengah menimpa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak pernah menyarankan Gibran untuk menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna menyikapi polemik keabsahan ijazahnya.
Pernyataan ini dilayangkan Syahganda untuk mengklarifikasi klaim yang sempat beredar sebelumnya, di mana Gibran menyebut Prabowo memberinya masukan agar memperjuangkan persoalan ijazah tersebut ke PTUN.
Syahganda meminta publik merujuk pada penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang dinilainya paling tepat dan sahih.
Keterangan Yusril Paling Akurat
Syahganda menjelaskan, keyakinannya bukan tanpa alasan. Dia mendampingi langsung Presiden Prabowo di Istana Negara saat menggelar pertemuan dengan Yusril pasca-agenda penganugerahan gelar pahlawan nasional.
Dari pembicaraan langsung bertiga itulah, dia memastikan narasi mengenai saran ke PTUN tidak pernah keluar dari mulut Kepala Negara.
“Yang jelas yang benar Pak Yusril tadi. Enggak (benar saran PTUN). Yang benar Yusril, karena Yusril yang paling belakangan ketemu Bapak Presiden tadi. Saya di situ soalnya,” ujar Syahganda dikutip dari Media Indonesia, Selasa (10/11/2026).
Bantahan ini menepis pernyataan Gibran sebelumnya yang sempat mengutarakan niat untuk mundur dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia. Kala itu, Gibran menggambarkan sosok Prabowo layaknya figur ayah yang memberikan dorongan serta pandangan hukum di tengah derasnya tekanan politik.
Celah Hukum di PTUN Sudah Tertutup
Mengenai substansi hukum, Syahganda mengacu penuh pada telaah yang dipaparkan Menko Hukum. Secara yuridis formal, ruang bagi Gibran untuk melayangkan gugatan soal ijazah ke PTUN sebenarnya sudah tertutup rapat.
Yusril sebelumnya telah menerangkan bahwa langkah hukum ke PTUN menjadi tidak relevan dan sia-sia. Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan keputusan final dan mengikat (inkracht) atas perkara dengan objek serta materi gugatan yang sama.
Tak hanya itu, Gibran juga dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan upaya banding maupun Peninjauan Kembali (PK) di lingkup PTUN. Hal ini dikarenakan Gibran sejak awal tidak terdaftar sebagai pihak tergugat intervensi dalam rentetan perkara tersebut.
Mekanisme Pengunduran Diri Diserahkan ke Menko
Adapun terkait isu pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden beserta prosedur teknis yang musti dilewati, Syahganda memilih tidak berkomentar banyak.
Syahganda menyerahkan seluruh detail urusan tata negara tersebut kepada Kemenko Hukum.
Dia menyerahkan koordinasi sepenuhnya kepada Yusril untuk menjembatani persoalan ini hingga tuntas. “Nanti Pak Yusril yang jembatani. Tanya Pak Yusril deh,” tutup Syahganda.
