Di Tengah Polemik Pemakzulan Gibran, Istana Pastikan Roda Pemerintah Tak Terganggu

JAKARTA, jakrev.com — Istana Kepresidenan akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan permohonan pengunduran dirinya dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Pertemuan empat mata itu berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) pagi. Menurut Prasetyo, diskusi antara Presiden dan Wapres berjalan cukup panjang.

“Memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Pembicaraan 2,5 Jam dan Dinamika Pemakzulan

Langkah Gibran yang mengajukan pengunduran diri ini mengemuka di tengah riuhnya isu serta wacana pemakzulan yang mulai dibahas di Senayan. Meski situasi politik menghangat, Prasetyo menegaskan jalannya roda pemerintahan sama sekali tidak goyah atau terganggu.

Dia memastikan seluruh jajaran kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tetap bekerja seperti biasa demi melayani masyarakat.

“Dinamika apa pun yang terjadi, kami, pemerintah dipimpin oleh Bapak Presiden, kita tetap fokus menjalankan tugas kita. Setiap hari Bapak Presiden juga memimpin rapat,” ujar Prasetyo.

Tetap Fokus Jalankan Rapat Mitigasi Bencana

Guna membuktikan bahwa kerja pemerintah tak terhenti oleh isu politik, Prasetyo membeberkan agenda kerja Presiden Prabowo yang padat. Salah satunya yakni memimpin rapat terbatas (ratas) guna mengantisipasi ancaman bencana alam di berbagai wilayah Indonesia.

Pemetaan risiko tersebut dilakukan berdasarkan informasi resmi terbaru dari BMKG, mengingat sejumlah daerah sudah mulai diguyur hujan deras.

“Dalam rangka memitigasi bencana, Bapak Presiden kemarin mengadakan ratas untuk kita mulai memetakan berdasarkan informasi dari BMKG dan di beberapa daerah juga memang sudah terjadi mulai turun hujan yang itu harus kita antisipasi lebih dini lagi,” jelasnya.

Selain masalah banjir dan cuaca ekstrem, rapat kabinet juga menyiapkan langkah pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak terulang pada tahun depan.

“Termasuk persiapan mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan di kemudian hari dan tahun depan tidak terjadi kembali. Jadi, kita tetap fokus untuk bekerja memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” kata dia.

Istana Sikapi Santai Hak Menyatakan Pendapat DPR

Menanggapi wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang mulai digulirkan oleh para anggota DPR RI terkait posisi Wapres Gibran, Istana memilih bersikap terbuka.

Prasetyo menegaskan bahwa pihak eksekutif sangat menghargai fungsi dan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh lembaga legislatif.

Dia menilai dinamika di Senayan merupakan bagian sah dari proses politik demokrasi di tanah air.

“Kalau berkenaan dengan yang terjadi di DPR, tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR,” tutur Prasetyo.

“Yang hari ini ramai dibicarakan adalah adanya penggunaan hak untuk menyatakan pendapat. Kami tentu saja menghormati,” tutupnya.