Putusan MA dan MK Kian Memanas, Gibran Nyatakan Niat Mundur ke Presiden Prabowo

JAKARTA, jakrev.com — Peta politik nasional mendadak memanas. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka dilaporkan menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kepastian mengenai adanya perbincangan krusial ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers resmi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore.

“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” ujar Prasetyo sebagaimana dihimpun dari laporan CNN Indonesia dan sejumlah media lainnya, Selasa.

Pertemuan 2,5 Jam dan Respons Prabowo

Prasetyo mengungkapkan bahwa pertemuan tatap muka antara dua pimpinan negara tersebut berlangsung cukup lama, kurang lebih 2,5 jam. Di dalam ruangan itulah, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut memaparkan niatnya untuk meletakkan jabatan.

Langkah ini diambil Gibran sebagai bentuk respons atas dinamika politik dan hukum yang berkembang belakangan ini, khususnya pasca-keluarnya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Prasetyo sekaligus meluruskan spekulasi liar yang beredar mengenai sikap Istana. Dia menepis kabar bahwa Presiden Prabowo langsung menolak mentah-mentah niatan sang Wapres.

Menurutnya, Presiden justru banyak memberikan pandangan dan pertimbangan agar situasi tetap kondusif.

“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran,” tutur Prasetyo.

Di saat yang sama, Gibran juga memohon ruang untuk membuktikan legalitas seluruh berkas administrasi pendidikannya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tekanan Politik DPR dan Hak Menyatakan Pendapat

Sinyal pengunduran diri Gibran ini tak lepas dari gelombang tekanan politik yang semakin kencang menggelembung di Senayan. Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi telah resmi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Langkah politik para legislator tersebut dipicu oleh putusan MA dan MK terkait keabsahan kualifikasi pendidikan Gibran. Dalam amar putusannya, MA memutuskan bahwa Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran—yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024—dinyatakan tidak sah.

Decis itu menegaskan temuan MK sebelumnya yang menyebutkan tidak ditemukannya dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA atas nama Gibran di Singapura maupun Australia.

DPR merespons dua putusan lembaga peradilan tersebut dengan menggulirkan HMP sebagaimana diatur dalam UU MD3. Instrumen ini membuka ruang bagi DPR untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, termasuk kategori tidak lagi memenuhi syarat jabatan.

Pembelaan Gibran soal Rekam Jejak Pendidikan

Di sisi lain, Gibran sendiri sebelumnya sempat memberikan tanggapan santai atas polemik ijazah yang terus menyorot dirinya. Dia menilai tuduhan bahwa dia tidak lulus pendidikan tingkat menengah atas sangat tidak masuk akal jika melihat rekam jejak akademisnya.

“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ucap Gibran dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Meski begitu, dengan bergulirnya usul HMP di parlemen dan langkah hukum yang bakal ditempuh ke PTUN, arah kepemimpinan Wapres Gibran kini berada di persimpangan jalan yang sangat menentukan.