Jakarta Review, Bogor – Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah bekerja lebih keras lagi untuk memastikan Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar terkena dampak Pandemi Covid-19. Pasalnya dampak Pandemi Covid-19 ini sangat sistemik bagi kehidupan masyarakat, baik bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.
Dalam bidang ekonomi misalnya, Pandemi Covid-19 ini membuat daya beli masyarakat melemah. Karena itu, pemerintah harus hadir ditengah masyarakat menjaga agar ekonomi rakyat tidak makin terpuruk.
“Intinya, jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan. Pemerintah harus siap,” ujar Hardjuno disela-sela Bakti Sosial (Baksos) di Jl. Kp.Tipar, Ciawi, Kecamatan Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/5) .
Hadir dalam acara Baksos tersebut Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, Bendahara Umum HMS Center Drs. Pambudi Pamungkas Karyo, serta Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center, D’Hiru. Turut hadir Kepala Desa Ciawi, H. Nana Sumarna, RT-RW, Kepala Dusun, Badan Usaha Milik Desa, Bimas dan Babinsa.
Dalam Baksos ini, lanjut Hardjuno, HMS Center membagikan 2500 paket Jamu Herbal Kenkona kepada warga yang terdampak Covid-19 di Bogor.
Sekedar informasi, sebelumnya, HMS Center juga menggelar kegiatan serupa di beberapa titik di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Tangerang.
“Rencananya, setelah di Bogor ini, HMS Center akan menggelar Baksos serupa di Banten pada Minggu (10/5) mendatang,” jelas Hardjuno.
HMS Center jelas Hardjuno berikhtiar untuk terus membantu masyarakat. Hal ini merupakan komitmen HMS Center untuk berjuang demi kemaslahatan umat.
“Kami terus bersiar demi kemaslahatan umat. Kami tidak mau umat melarat. Untuk itu, saya harapkan Bansos yang diberikan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam kondisi wabah seperti saat ini, salah satu tugas pemerintah ini mengurangi beban ekonomi rakyat. Hal ini termaktub dalam amanat konstitusi yaitu untuk mensejahterakan rakyat (welfare state) sehingga semua kebijakan yang dibuat harus untuk kepentingan rakyat.
Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menentukan pijakan Negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.
“Jangan sampai pemerintah abai. Sekali lagi salah satu tugas negara itu menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya,” terang Hardjuno.
Karena itu, penyaluran Bansos oleh pemerintah harus benar dan tepat sasaran yang didukung data akurat dan valid sesuai kondisi riil di lapangan.
“Jadi, data penerima Bansos jangan serampangan,” tegasnya.
Namun sayangnya, Hardjuno melihat data penerima Bansos ini belum akurat. Hal ini menimbulkan kegaduhan dan konflik lantaran meleset dari sasarannya.
Untuk itu, dia meminta pemerintah bekerja keras dan cerdas memperbaiki data penerima Bansos ini.
“Ini menyangkut hidup dan matinya rakyat. Sekecil apapun kesalahan data harus dihindari. Apalagi saat ini korban terdampak covid-19 ini terus berjatuhan terutama dari kalangan pekerja di sektor informal,” ungkap Hardjuno.
Kini dampaknya bahkan mulai merembet ke sektor formal bersamaan dengan melambatnya laju perekonomian yang menghantam sektor riil.
“Hampir dapat dipastikan membengkaknya jumlah warga rentan ekonomi akan diikuti dengan bertambahnya orang miskin baru,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal meminta pemerintah memperbaiki saluran komunikasi antar departemen yang terkesan tidak kompak.
Kerjasama antar lintas departemen terjalin baik agar memiliki frekwensi yang sama dalam upaya memutus mata rantai covid-19 ini.
“Jangan seperti sekarang ini. Miskordinasi antara kementerian terlihat jelas. Menhub bilang boleh mudik, Kepala Gugus Tugas bilang, nggak boleh mudik. Kan jadinya kacau,” pungkasnya. (win)
