Jakarta Review, Jakarta – Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menilai perlu ada keseimbangan antara anggaran dengan pelaksanaan KJP Plus di lapangan. Sebab masih ada perbaikan sekolah yang belum rampung hingga kini.
“Terkait peningkatan akses pendidikan melalui pelayanan KJP Plus, Fraksi NasDem memandang perlu adanya keseimbangan antara anggaran yang diberikan terhadap program tersebut dengan fakta yang kami temukan,” papar anggota DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar saat membacakan pandangan umum Fraksi NasDem di ruang paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017)
“Seperti masih banyaknya bangunan sekolah yang masih belum rampung perbaikannya,” lanjutnya.
Selain mengenai infrastruktur Fraksi NasDem juga menyinggung soal eksistensi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pengalaman tahun lalu, Pemprov DKI Jakarta justru memberikan bantuan dana ke ormas-ormas.
Hasan yang mewakili Fraksi NasDem mengatakan seharusnya Pemprov DKI lebih mengutamakan PAUD. Pandangan NasDem, Pemprov DKI Jakarta memandang PAUD seperti kegiatan tidak penting.
“PAUD adalah sebuah kekuatan masyarakat yang berhimpun menyumbang waktu, tenaga, materi dan potensi untuk mengentaskan permasalahan pendidikan usia dini. Namun dari tahun ke tahun, sepertinya Pemda DKI lebih sering memberikan bantuan dalam hibah dan bantuan sosial lainnya kepada Ormas-ormas besar. Seperti terlihat pada APBD tahun yang lalu,” ujar dia.
“Sementara PAUD hanyalah program atau kegiatan yang sepertinya boleh ada atau tidak ada. Terlebih ketika kami mendengar pengaduan tentang adanya pembatalan bantuan dari pusat hanya karena masalah administrasi,” pungkasnya. (win/detik.com)
